Negosiasi pembebasan pilot Susi Air tetap di dalam bingkai NKRI

Jayapura (ANTARA) - Nasib pilot Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Februari lalu, hingga kini belum diketahui pasti.

Meski kondisi pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru itu hingga kini belum dapat diketahui, sebelumnya sempat ada foto yang beredar yang menunjukkan Philip berada bersama Egianus Kogoya beserta anggotanya.

Philip diduga berada bersama KKB di pedalaman Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Kabupaten Nduga yang didirikan tanggal 4 Januari 2008, merupakan salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan memiliki luas sekitar 12.941 km² dengan 32 distrik dan 248 kampung.

Secara geografis, Kabupaten Nduga terletak antara 137,450 – 139,500 bujur timur dan 4,000 – 4,500 lintang selatan.

Adapun secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Nduga sebagai berikut:
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya;
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya;
c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Asmat; dan
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika.

Mengingat kondisi geofrafisnya, maka upaya pembebasan pilot Philip harus dilakukan secara cermat, terukur, dan melibatkan beberapa pihak yang dinilai memiliki peran dalam proses negosiasi tersebut.

Berbagai upaya untuk membebaskan Philip sampai hari ini terus dilakukan dengan mengedepankan negosiasi yang melibatkan semua elemen termasuk masyarakat, keluarga, dan para tokoh.

"Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan untuk membebaskan pilot dengan mengedepankan negosiasi," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan.

Upaya negosiasi itu dilakukan dengan tujuan agar Egianus dan kelompoknya mau menyerahkan sekaligus membebaskan sanderanya tanpa menimbulkan korban jiwa.

Proses negosiasi itu masih terus dilakukan berbagai pihak yang merasa terpanggil rasa kemanusiaannya, baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Komnas HAM, maupun keluarga. Semua upaya tersebut masih terus dilakukan.

Saat ini terhitung sudah 244 hari pilot yang bekerja di perusahaan penerbangan Susi Air itu ditawan KKB, tepatnya sejak tanggal 7 Februari 2023. Philip disandera setelah kelompok bersenjata itu membakar pesawat yang dipilotinya sesaat setelah mendarat di Lapangan Terbang Paro.

Walaupun sudah 244 hari ditawan--dari foto-foto yang beredar--tak nampak perubahan signifikan pada fisik Philip.

Dari berbagai foto yang beredar, tampak tidak ada perubahan yang berarti, bahkan terlihat kondisi badan Philip stabil dan wajahnya juga terlihat tidak stres, kata Mayjen TNI Izak Pangemanan.

Dari foto-foto yang beredar, terlihat sandera tidak kurus, tampak sehat, berbaju rapi terus, dan hanya matanya menyiratkan sorot yang berbeda.

Walaupun demikian, berbagai langkah terus dilakukan TNI-Polri termasuk pemerintah daerah.

"Proses negosiasi terus dilakukan dan dipastikan tidak ada operasi militer dalam upaya pembebasan sandera," tegas Mayjen TNI Izak.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri menegaskan bahwa negosiasi untuk membebaskan sandera berkebangsaan Selandia Baru itu harus dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selalu ditekankan bahwa saat negosiasi pembebasan sandera tidak boleh membahas dua masalah pokok, yaitu merdeka serta senjata serta amunisi.

Jadi, pembahasan menuju pembebasan Philip harus mengesampingkan dua isu tersebut. Fokus utama ikhtiar itu agar sandera segera dapat dibebaskan dalam kondisi sehat walafiat.

Saat ini Polda Papua masih menunggu laporan dari Penjabat Bupati Nduga terkait hasil pertemuan dengan kelompok Egianus yang sebelumnya menyatakan akan membantu membebaskannya.

Jadi, saat ini Polda masih tetap menunggu hasil dan laporan tentang perundingan pembebasan pilot Philip yang sudah 8 bulan disandera dan terpisah dari sanak keluarganya.

Polisi juga mempersilahkan para tokoh, terutama yang berasal dari Kabupaten Nduga untuk membantu upaya pembebasan sandera.

Harapannya, dengan keterlibatan semua pihak maka pembebasan sandera dapat segera terwujud.


Dugaan perpecahan anggota KKB

Komnas HAM Papua berharap sandera dapat segera dibebaskan walaupun pihaknya menduga berlarutnya pembebasan akibat terjadinya perpecahan di antara anggota KKB.

Berbagai rencana saat ini memang seolah mengalami jalan buntu akibat terjadinya perpecahan di antara kelompok penyandera yang berdampak berlarutnya upaya pembebasan.

Komnaa HAM menduga kondisi psikologis sandera agak menurun sehingga Komnas HAM prihatin terhadap sandera maupun keluarga.

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menduga bila sandera sudah berkomunikasi dengan keluarganya.

Dugaan tersebut didasarkan karena sudah hampir 5 bulan tidak video tentang keberadaan Philip sehingga kuat dugaan Philip sudah berkomunikasi dengan keluarganya.

Selain itu pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan mitra-mitra Komnas HAM, paling tidak mengecek perkembangan dan kondisi sandera, misalnya, apakah perlu melibatkan istrinya dalam upaya membebaskannya.

Komnas HAM mendukung berbagai upaya negosiasi yang saat ini terus dilakukan oleh berbagai pihak terutama TNI, Polri, dan Pemkab Nduga untuk membebaskan pilot Philip. Apalagi saat kunjungan kerjanya ke Papua, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya mengedepankan negosiasi dalam proses pembebasan sandera.

Pangdam Cenderawasih mengingatkan dan berharap Egianus pintar membaca tanda-tanda dari Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab suci.

"Semua yang dirancang manusia akan sia-sia karena rancangan Tuhanlah yang bakal terjadi," ungkap Mayjen TNI Izak Pangemanan seraya menyatakan, "Sudah sekian lama tuntutan demi tuntutan dan situasi yang dibuat (KKB), apakah ada pengaruhnya atau tidak?"

Papua harus dilihat secara luas dan lengkap mengingat masalahnya sudah berspektrum luas sehingga tidak boleh asal-asalan dalam menanganinya.

"Akibat permasalahan ini banyak warga menderita karena terkena dampaknya. Ada masyarakat yang memilih untuk mengungsi sehingga-- bila sandera dibebaskan-- diharapkan situasi keamanan kembali pulih dan mereka balik lagi ke kampung halamannya," ucap Pangdam Mayjen TNI Izak Pangemanan.

Apa dan bagaimana bentuk negosiasinya, satu hal yang jadi pegangan dan tidak boleh ditawar, yakni harus tetap dalam bingkai NKRI.