Jayapura (ANTARA) - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menargetkan 50 kelompok usaha dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada 2025, hal itu sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan kepada kayu hutan.
Kepala Bagian Tata Usaha BBKSDA Papua Amin Suprayitno di Jayapura, Jumat mengatakan, pengembangan usaha ekonomi produktif dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ini masih menjadi program utama pada 2025.
“Sehingga pada 2025 ini kami bakal menyasar lagi 50 kelompok usaha dari HHBK,” katanya.
Menurut Amin, 50 kelompok usaha tersebut tersebar di Kabupaten Merauke, Timika, Biak dan Asmat.
“Dengan adanya pengembangan ekonomi dari HHBK diharapkan sedikit banyak beban lingkungan yang mana selama ini masyarakat selalu bergantung pada hutan sudah mulai berkurang dan mulai beralih ke budidaya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pada 2024 total anggaran kegiatan fasilitasi usaha ekonomi produktif di Kawasan Konservasi yakni Merauke, Biak, Supriori, Nabire, Kepulauan Yapen, Jayapura dan Kota Jayapura berjumlah hampir Rp1,3 miliar.
“Tahapan kegiatan itu mulai pendampingan kelompok, monitoring dan evaluasi serta bantuan usaha ekonomi produktif bagi 50 kelompok,” katanya.
Dia menambahkan seperti di Kabupaten Jayapura, ada pembinaan kelompok tanaman anggrek, lalu ada juga kelompok wisata terbatas untuk burung Cenderawasih, serta beberapa kelompok perikanan dan Perkebunan.
“Untuk itu pada 2025 kami akan mencoba lagi melihat kelompok usaha dari HHBK apa yang dapat dikembangkan,” ujarnya.
