Timika (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang mempunyai usaha kecil dan menengah agar mendapatkan bantuan sesuai program pemerintah di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
"Hal ini untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP sehingga kami meminta supaya dinas terkait bisa melakukan pendataan kemudian diberikan modal usaha bagi yang mempunyai usaha kecil dan menengah," kata Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dalam siaran pers yang diterima Antara di Timika, Rabu.
Menurut Paskalis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Papua Selatan harus menyusun program yang menyentuh langsung dengan masyarakat OAP.
"Seperti bantuan modal usaha bagi pelaku usaha OAP harus terus diprogramkan dan diawali dengan identifikasi terlebih dahulu kemudian melakukan pembinaan sehingga usaha mereka bisa maju dan berkembang," ujarnya.
Di bidang lain, kata dia, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) juga dapat menciptakan program untuk membantu pengurusan terhadap OAP yang meninggal.
"Ini merupakan bentuk dari inovasi pelayanan untuk membangun masyarakat," katanya lagi.
Dia menambahkan Balai Pelatihan Kerja (BLK) di Papua Selatan harus diaktifkan sehingga ada ruang bagi anak-anak di daerah ini untuk melatih kemampuan.
"Dengan demikian kami meyakini ke depan akan menciptakan masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera," ujarnya.
Ia mengajak semua OPD untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja, bukan sekedar proyek atau program sesaat karena inovasi yang sesungguhnya adalah menghadirkan harapan baru bagi masyarakat di Papua Selatan.
