Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pembangunan 2.200 rumah warga Provinsi Papua Pegunungan dapat dilaksanakan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, Mendagri Tito menegaskan penetapan Papua Pegunungan sebagai lokasi prioritas pembangunan rumah rakyat dibandingkan wilayah Papua lainnya didasarkan data pemerintah sekaligus penuhi aspek keadilan.
Provinsi Papua Pegunungan tercatat miliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03 persen, serta backlog perumahan terbanyak di Papua Raya sehingga Presiden perintahkan bangun 2.200 rumah Papua Pegunungan.
"Persentasenya tertinggi di Indonesia adalah Papua Pegunungan 30,03 persen. Yang kedua, rakyat paling banyak tak miliki (rumah layak huni), backlog istilahnya," katanya.
Tito menyebut pembangunan rumah wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di daerah tingkat kerentanan tinggi, baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun keterjangkauan harga bahan bangunan.
Mendagri menyampaikan program ini harus dikerjakan secara solid memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. "Jadi, kami banyak menerima masukan," imbuhnya.
Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda menyukseskan Program 3 Juta Rumah
Pembangunan Papua Pegunungan miliki tantangan besar, mulai faktor keamanan hingga biaya logistik tinggi. Namun, justru di situlah negara harus hadir karena program ini perintah langsung Presiden Prabowo pastikan rakyat punya rumah layak huni.
"Menunjukkan negara hadir, walaupun segi keamanan, kemahalan, kemiskinan, tapi negara justru hadir. Dan ini perintah langsung Presiden Prabowo. Jadi, saya tadi sudah sampaikan ke Pak Mendagri," katanya.
Maruarar jmenunjuk Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Azis Andriansyah penanggung jawab teknis program.
Ia menekankan standar pelaksanaan harus dijaga setinggi mungkin sebab program ini bukan hanya soal bangun rumah, tetapi hadirkan harapan dan tingkatkan kualitas hidup warga. "Kita juga (memastikan) tata kelolanya harus benar, itu saja intinya," tegasnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembangunan 2.200 rumah di Papua dilaksanakan sesuai arahan Presiden
