Jayapura (Antara Papua) - Pemuda di Provinsi Papua berharap pemerintah lebih serius memperhatikan tingkat kesejahteraan warga yang bermukim di kawasan perbatasan negara, seperti sejumlah daerah yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini (PNG).
Harapan itu mengemuka dalam diskusi akbar yang digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua menjelang pelaksanaan Kongres XIV 24-28 Februari 2015 di Papua, di Waena, Kota Jayapura, Kamis.
Diskusi itu menghadirkan Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Max Olua, dan Ketua DPR Papua (DPRP) Yunus Wonda, selaku nara sumber, yang dipandu Amir Siregar dari TVRI Jayapura selaku moderator.
Sejumlah peserta diskusi mengungkapkan keprihatinan yang dialami warga negara Indonesia yang bermukim di beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan PNG.
Diungkapkan cukup banyak warga Indonesia di kawasan perbatasan yang hidup dibawah garis kemiskinan, sementara godaan untuk terlibat perbuatan melawan hukum cukup tinggi.
Perbuatan melawan hukum itu antara lain keterlibatan dalam praktik perdagangan narkoba, mengingat kawasan perbatasan RI-PNG itu sangat rawan dijadikan basis transaksi narkoba jaringan internasional.
Menanggapi harapan pemuda itu, Ketua DPRP Papua Yunus Wonda mengatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Pimpinan DPRP telah berupaya keras mencari dukungan anggaran di pusat untuk memberdayakan warga perbatasan.
"Kami sudah berkali-kali meminta pemerintah pusat agar memperhatikan masalah-masalah di perbatasan, terutama tingkat kesejahteraan warga, dan semua itu sedang diprogramkan dan sebagian telah diimplementasikan," ujarnya.
Hanya saja, kata Yunus, selain pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah di kawasan perbatasan RI-PNG seyogyanya juga berperan aktif memberdayakan masyarakatnya.
Program pemberdayaan masyarakat perbatasan itu, menurut Yunus, dapat menggunakan sebagian dana otonomi khusus (otsus), mengingat pemanfaatan dana otsus sebagian besar berada di tingkat kabupaten/kota.
Total dana otsus yang diberikan pemerintah pusat untuk Provinsi Papua tahun anggaran 2015 sebesar Rp4,7 triliun.
"Porsinya 80 persen di kabupaten/kota, dan sisanya 20 persen di provinsi. Jadi saya berharap para bupati/wali kota yang punya wilayah di perbatasan hendaknya perhatikan kesejahteraan warganya," ujar politisi dari Partai Demokrat itu di hadapan lebih dari 300 pemuda peserta diskusi.
Provinsi Papua yang terletak di ujung timur Indonesia, berbatasan darat dan laut dengan negara Papua New Guinea (PNG).
Terdapat enam kabupaten/kota dan 26 distrik (kecamatan) yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Di Kota Jayapura ibukota Provinsi Papua, memiliki satu distrik yang berbatasan langsung dengan PNG, yakni Distrik Muara Tami.
Di Kabupaten Keerom terdapat lima distrik yang berbatasan langsung dengan PNG yakni Distrik Arso Timur, Web, Senggi, Waris dan Distrik Towe.
Di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat delapan distrik yang bersebelahan dengan PNG, yakni Distrik Oksamoi, Iwur, Kiwirok Timur, Batom, Tarup, Murkim, Mafinop, dan Distrik Pepera.
Di Kabupaten Merauke terdapat empat distrik yang bertetangga dengan PNG yakni Distrik Mauken Jarai, Sota, Eli Gobel dan Distrik Ulilin.
Di Kabupaten Supiori hanya dua distrik yang berdekatan dengan PNG yakni Distrik Supiori Utara, dan Supiori Barat.
Di Kabupaten Boven Digoel terdapat enam distrik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG, yakni Distrik Kombut, Ninanti, Waropko, Sesnui, Ambatkwi, dan Distrik Subui. (*)
