Sentani (Antara Papua) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Lidia Maria Mokay mengakui ada pengerahan massa dari oknum tertentu pada Rabu (15/2) saat pencoblosan di sejumlah TPS yang ada di daerah itu.
"Saya sendiri sebagai penyelenggara menyaksikan semua di depan mata saya. Saya sendiri melihat tempat dimana yang harus saya coblos itu, seharusnya warga yang coblos adalah asli orang Sentani tapi ternyata yang coblos di situ bukan orang Sentani, yang domisili di situ, itu kampung Doyo Lama," kata Lidia Maria Mokay di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis.
Pernyataan ini mengemuka ketika ketiga calon bupati (Cabup) yakni nomor urut 1, Yanni, nomor urut 3 Godlief Ohee dan pasangan calon nomor urut 5 yakni Jansen Monim-Abdulrahman Sulaiman tatap muka dengan komisioner KPU Kabupaten Jayapura yang dihadiri oleh Ketua Panwas Ronald Manoach dan Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy di Gunung Merah, halaman kantor KPU kompleks perkantoran Kabupaten Jayapura.
"Sangat banyak sekali orang dari luar kampung datang, sampai saya tidak jadi mencoblos karena berkeliling untuk memantau. Saya lihat saudara-saudara kita dari daerah lainnya, bukan orang Sentani. Kok bisa ada mereka di situ ? Ini mobilisasi massa," katanya.
Menurut dia, hal itu tidak bisa disembunyikan lagi karena fakta yang ditemukan di lapangan oleh penyelenggara. Bahkan, kata Lidia, ada lima kotak suara yang dipindahkan ke rumah oknum RW di BTN Dunlop yang tidak sesuai prosedural sebelumn hari pencoblosan.
"Ini informasi warga, dan saya cek benar ada lima kotak suara yang pindah ke rumah oknum ketua RW di BTN Dunlop. Dan berdasarkan keterangan KPPS, didapatkan bahwa sempat terjadi adu mulut terkait kotak suara tersebut. Saya juga lihat dua diantara kotak suara itu penguncinya sudah rusak. Saya sampaikan kepada KPPS bahwa hal ini begini harus dikoordinasikan dengan KPU," katanya.
Selain berpindahnya kotak suara dari sekretariat KPPS, kata Lidia, ternyata surat undangan yang seharusnya disebar kepada DPT yang sah ternyata belum dilakukan. "Saya tanya surat undangan ternyata masih banyak belum dibagikan kepada pemilik sah, sehingga saya putuskan untuk surat undangan dan kotak suara ditarik ke kantor KPU, " katanya.
Dilain pihak, kata dia, ada keluhan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bahwa mereka ditawari surat undangan, dijual. Setelah dicek, lanjutnya, ada indikasi oknum atau pihak tertentu dari pasangan calon lain sengaja bermain ditingkat bawah.
"Saya lihat ini ada dugaan permainan dari pasangan calon, maka langkah yang saya lakukan tadi seperti menarik surat undangan dan kotak TPS ke kantor KPU dan paginya saya minta diambil lagi oleh KPPS dikawal aparat," katanya.
Terkait adanya pelanggaran atau pun dugaan kecurangan, Lidia mengaku bahwa persoalan tersebut merupakan ranah Panwas, namun jika pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah, maka itu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau yang melanggar itu di penyelenggara tingkat bahwa saya siap proses. Tapi kalau dugaan atau indikasi kecurangan oleh oknum lain, maka itu ranahnya Panwas,"katanya.
Melihat sejumlah pelangggaran yang terjadi, baik yang dilaporkan oleh tiga calon bupati kepada Panwas dan dikemukan kepada pihaknya, Lidia berpendapat bahwa ada kemungkinan besar PSU bisa dilaksanak ditingkat TPS atau bahkan secara keseluruhan. "Saya pikir besar kemungkin (PSU), tergantung dari laporan-laporan fakta-fakta yang ada dan pastinya sesuai rekomendasi dari Panwas, KPU tidak punya kewenangan, kami hanya melaksanakn keputusan rekomendasi Panwas,"katanya.
Sementara terkait adanya dugaan politik uang di Pilkada Kabupaten Jayapura, Lidia menyampaikan bahwa sudah ditegaskan oleh Kapuspen Kemendagri bisa didiskwalifikasi.
"Kapuspen Kemendadri sudah mengatakan bahwa pasangan yang terbukti bermain politik uang bisa didiskwalifikasi," katanya. (*)
