Jayapura (Antara Papua) - Pelapor khusus PBB Bidang Kesehatan Dainius Puras mengunjungi Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Jayapura, Papua, untuk melihat langsung pelayanan kesehatan khususnya kepada masyarakat asli Papua, Sabtu.
Selama pemantauan kesehatan itu, Dainius didampingi Direktur RSUD Jayapura drg Joseph Rinta, termasuk saat mengamati unit gawat darurat (UGD) dan ruang inap serta pelayanan HIV/AIDS di rumah sakit terbesar di Indonesia bagian timur itu.
Dainius merupakan bagian dari utusan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dikoordinir Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) saat berkunjung ke Provinsi Papua, guna mengamati perkembangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Kunjungan delegasi PBB di Papua itu, berlangsung selama dua hari terhitung Jumat (31/3) hingga Sabtu (1/4).
Selain Dainius, utusan khusus PBB lainnya yang berkunjung ke Papua itu Dolores Infante Canibano (Dari PBB Geneva), dan Shivani Verma (dari Kantor PBB Bangkok).
OHCHR atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights merupakan badan PBB yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional.
Pihak OHCHR menyoroti tentang kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi dasar manusia, yang menjadi kebutuhan dasar dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Fokus kunjungan OHCHR itu yakni pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna menyiapkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat dunia, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua.
Seusai mendampingi Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan itu, Drg Joseph kepada Antara mengatakan dalam kunjungan itu Dainius sempat menanyakan tentang minimnya para medis asli Papua serta bagaimana cara rumah sakit menangani pasien yang enggan berobat ke puskesmas.
Pasien lebih banyak ke RSUD Jayapura itu sehingga petugas medis kewalahan dan ruang rawat inap selalu penuh.
"Untuk para medis orang asli Papua khususnya dokter secara bertahap jumlahnya akan terus bertambah," ujarnya.
Mengenai pelayanan di rumah sakit itu, pihak RSUD Jayapura akan meminta bantuan Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar pelayanan di puskemas lebih ditingkatkan sehingga masyarakat tidak harus ke RSUD.
"Bila hal itu terjadi maka RSUD Jayapura akan benar-benar menjadi rumah sakit rujukan," kata drg Rinta. (*)
Berita Terkait
BI: ERB bakal sasar pulau 3T perairan utara Papua
Rabu, 8 Mei 2024 20:32
Menlu Retno Marsudi dan Menlu Papua Nugini adakan pertemuan di Jayapura
Rabu, 8 Mei 2024 20:30
Pemkab Jayapura harap TMMD ke-120 sejahterakan masyarakat Papua
Rabu, 8 Mei 2024 19:18
Pemkab Jayapura cairkan 30 persen dana Otsus Papua 2024 untuk OPD
Rabu, 8 Mei 2024 19:02
PLUT Biak Numfor sediakan konsultan pendamping pelaku UMKM milenial OAP
Rabu, 8 Mei 2024 18:06
Antropolog Uncen: Masyarakat Kabupaten Jayapura pertahankan budaya 'Sasi'
Rabu, 8 Mei 2024 17:03
Akademisi ISBI dorong tradisi adat di Papua diarsipkan
Rabu, 8 Mei 2024 15:00
Prosesi adat membayar mas kawin masih terpelihara di Port Numbay
Rabu, 8 Mei 2024 13:43