Jayapura (Antaranews Papua) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Ruben Magai menghendaki calon bupati (cabup) yang terindikasi menggunakan ijazah palsu diproses hukum.
"Ini `kan peran aparat hukum sangat penting, jika ditemui demikian harus diproses, apalagi ada masyarakat atau pihak yang melapor," kata Ruben Magai di Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ruben Magai menyikapi keputusan KPU Mimika yang menetapkan salah satu bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat karena terindikasi ijazah palsu.
Menurut dia, dugaan ijazah palsu perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, jangan dibiarkan menjadi polemik ditengah masyarakat yang bisa berujung pada konflik kepentingan.
"Jadi penegakan hukum ini penting, tentang indikasi ijazah palsu, seperti yang terjadi di Kabupaten Mimika. Ini indikasinya harus diproses hukum, siapapun yang lakukan hal ini harus diproses," katanya.
Mengenai apakah oknum pengguna atau pemakai ijazah palsu itu akan diseret ke pengadilan hingga ke penjara, Ketua Komisi I DPRP itu, menjawab bahwa hal itu merupakan domainnya kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
"Itu sekarang kembali kepada aparat penegak hukum, mereka yang punya domain. Saya hanya berikan pendapat, prosesnya tapi oknum itu masuk penjara atau tidak itu mulai dari bukti-bukti, saksi, dan putusan sidang, itu prosesnya," katanya.
Sebelumnya, pada Minggu (18/2) dinin hari, dalam rapat pleno penetapan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Mimika yang digelar di Kabupaten Jayapura, KPU Mimika menyebutkan pasangan calon Eltinus Omaleng-Johanes Rettob tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada 2018.
Keputusan itu ditetapkan oleh KPU Mimika karena diindikasikan petahana, Eltinus Omaleng menggunakan ijazah palsu.
"Setelah dicek ke sekolah (SMP) dari calon bupati Bapak Eltinus Omaleng yang menggunakan ijazah dan menanyakan ke dinas terkait, sekolah tersebut sudah lama ditutup dan tidak ada data atas nama yang bersangkutan," kata Ketua KPU Mimika Theodora Ocepina Magal. (*)
