Jokowi tidak kemudian boleh bertenang hati manakala elektabilitas dan popularitasnya semakin meroket dalam beberapa waktu terakhir.
Belajar dari kasus Ahok dalam Pilkada DKI, kekalahan mantan wakil Jokowi saat menjabat sebagai gubernur DKI itu jika ditelisik lebih dalam bukan sekedar lantaran isu SARA melainkan membiarkan jalur "logistik" lawan makin kuat.
Sebab tak bisa dipungkiri, ibarat mendirikan benteng pertahanan, tidak peduli seberapa kuat benteng dibangun namun ketika "logistik" di dalamnya tidak dipersiapkan dengan baik maka sudah pasti musuh akan mudah sekali melumpuhkan.
Begitu pun distribusi "logistik" untuk menggerakkan massa sangat kuat demi satu tujuan menjatuhkan Ahok mulai dari aksi pengerahan massa 412, 212, 313, hingga wisata Al Maidah makin menyurutkan benteng pertahanan Ahok hingga kemudian dia harus menyerah dan bertekuk lutut kepada rival yang justru dimunculkan belakangan; Anies-Sandi.
Oleh karena itulah, Jokowi harus belajar dari kasus terjerembabnya Ahok sebagai refleksi langkahnya menuju 2019.
"Pertempuran" untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI untuk periode kedua pada tahun depan bukanlah pertaruhan yang main-main melainkan sebuah peperangan sesungguhnya atau "real battle" hingga tetes terakhir.
Sayangnya, hampir serupa dengan Ahok, Jokowi juga masih tampak belum membangun kekuatan "logistiknya" sendiri entah disadari atau tidak.
Pengamat politik sekaligus Direktur AHY Institut Indonesia Arif Amirudin mengatakan potensi kelalahan Jokowi bisa terbuka jika jalur distribusi "logistiknya" khususnya yang berada di sudut relawan belum terkonsolidasi kuat.
"Ditambah di rantai birokrasi selama ini Jokowi masih tampak belum sepenuhnya terlihat memperhatikan cara membangun kekuatan dari dalam," katanya.
Ia menyoroti masih banyaknya pejabat di lingkar birokrasi merupakan orang-orang lama yang belum tentu loyal kepadanya padahal mereka mengelola anggaran yang begitu besar.
Di sisi lain, struktur kepemimpinan di ratusan BUMN yang ada pun sama sekali tidak disegarkan dimana tercatat dari sekitar 2.400 komisaris BUMN dari mulai perusahaan induk hingga anak-anak perusahaannya, hanya sekitar 150 orang saja yang tercatat baru.
Angka itu jauh lebih parah di jajaran direksi BUMN yang jumlahnya juga ribuan dan hanya sekitar 50 orang saja yang benar-benar baru.
"Logistik" relawan
Bukan rahasia jika jumlah relawan Jokowi di lapangan sangat banyak, sayangnya lebih sering kendala "logistik" menjadi salah satu penghambat utama.
Menurut Arif, relawan memang bukan "underbow" politisi atau partai tertentu namun ketika jalur distribusi "logistik" kepadanya terpotong bahkan tanpa sumber, faktor kekalahan tinggal menunggu waktu.
Ia menyarankan sebuah konsolidasi antarperkumpulan relawan yang merangkul keterwakilan masing-masing termasuk untuk memobilisasi dan memeratakan logistik menjelang 2019.
Salah satu relawan Jokowi, Jappy M Pellokila yang juga Penggagas Indonesia Hari Ini Memilih Jokowi (IHI-MJ) mengakui jumlah relawan Jokowi yang sangat banyak dan militan. Tapi cuma sedikit yang teroganisasikan dengan baik, dalam arti tingkat kepengurusan organisasi atau organ yang tertata rapi.
Seringkali, kata Jappy, organ yang sudah tertata rapi kemudian dihadapkan pada kendala pendanaan kegiatan sehingga kegiatan relawan, hanya berskala kecil dan tak terpublikasi.
Selama ini, organ-organ relawan pro Jokowi kata dia, sebagian besar melakukan kegiatannya secara swadana, swapublikasi, dan tidak memiliki sumber pembiayaan yang pasti.
Jappy pun menganggap wajar jika kemudian kegiatan dan inisiatif relawan tidak terorganisasikan bahkan tidak ter "branding" dengan cantik lantaran memang tidak ada dana atau sumber logistik untuk melakukan konsolidasi.
Hal ini menjadi cerminan langsung tentang betapa Jokowi belum mengelola para relawannya dengan baik. Jappy sendiri berinisiatif untuk melakukan rapat kerja nasional relawan Jokowi.
Selain itu, Jokowi mestinya merangkul dan mendata seluruh organ relawan pendukungnya dari mulai yang paling kecil di tingkat teritorial, sektoral, hingga media partisan untuk berkonsolidasi dan mengelolanya dengan baik.
Ancaman kekalahan
Jokowi bukan tidak mungkin kalah jika masih saja mengabaikan manajemen terhadap relawan sekaligus memperkuat jalur distribusi "logistik" kepada mereka.
Jappy tak seorang diri, Ketua Umum Relawan Cinta Indonesia (RCI) Ade Ferdijana merasakan hal serupa ketika sebagai salah satu organ relawan Jokowi yang loyal, ia dan organisasinya merasakan ketiadaan kerja sama, konsolidasi, dan koordinasi antarorganisasi relawan.
Mereka cenderung tampak bergerak sendiri hingga tak jarang "bertabrakan" dalam pelaksanaan antarmereka sendiri padahal tujuannya sama untuk memenangkan Jokowi.
Dalam beberapa hal, Ade merasakan betapa pendanaan untuk kegiatan masih amat minim dan bersumber dari kantong-kantong pribadi para pengurus.
Hal itulah yang mengakibatkan kegiatan relawan, terutama organ yang tak memilih tokoh (untuk tidak menyebutkan sebagai donatur tetap) di dalamnya, hanya berskala kecil dan tak terpublikasi walau sangat militan.
Ade menjelang 2019, memimpikan untuk membentuk wadah relawan secara nasional agar lebih mudah menata strategi sehingga target yang diharapkan untuk memenangkan Jokowi pun tercapai.
Sebaliknya, jika Jokowi masih saja abai untuk mengelola sudut yang selama ini dianggap sebagai salah satu kelebihannya itu maka peluang kekalahannya pun akan semakin besar sebagai sebuah keniscayaan. (*)
