Jakarta (Antaranews Papua)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah memetakan jumlah guru yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
"Saat ini, kami sedang melakukan pemetaan terhadap jumlah guru yang bertugas di daerah 3T dan siapa saja yang layak untuk mendapatkan kredit perumahan guru," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Kemdikbud, Hamid Muhammad, di Jakarta, Senin.
Untuk tahap awal, pihaknya akan memberikan fasilitas kredit kepada 2.000 guru yang bertugas di daerah 3T. Kredit kepemilikan rumah tersebut merupakan kerja sama Kemdikbud dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Program dalam pemberian kredit juga bervariasi, antara lain Program Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS), dan Program Kredit Pemilikan Properti (KPP) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.
"Untuk proyek percontohan, pemberian kredit perumahan ini di Kupang Nusa Tenggara Timur, Manokwari Papua Barat, dan Jawa Timur," tambah Hamid.
Dia menjelaskan guru yang disasar adalah guru yang berpenghasilan tetap baik guru PNS maupun guru yayasan karena untuk mendapatkan kredit tersebut membutuhkan jaminan. Ke depan, dia berharap kredit perumahan ini juga bisa dinikmati oleh Guru Garis Depan (GGD) yang juga bertugas di daerah 3T.
Direktur Konsumer BRI, Handayani, mengatakan saat ini jumlah guru di daerah 3T mencapai 90.000 lebih namun untuk tahap awal yang akan disalurkan sebanyak 2.000 guru.
Handayani menjelaskan untuk harga minimal untuk rumah tipe 21 dengan luas tanah 70 meter, itu sekitar Rp130 juta.
"Jika bunganya lima persen dan dicicil selama 20 tahun, maka cicilannya sekitar Rp900.000 saja per bulan," ujar Handayani. (*)
