Jayapura (ANTARA) - Para pemuda dan mahasiswa di wilayah adat Mamberamo Tabi (Mamta), Provinsi Papua mendesak agar Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Keerom terpilih Pieter Gusbager agar segera dilantik sebelum penetapan para caleg dan capres pemilu 2019 usai.
Ayub Yuur, Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Keerom saat berada di Kota Jayapura, Senin mengatakan lambatnya pelantikan Wabup terpilih Pieter Gusbager dikarenakan Bupati Keerom M Markum tidak merespon dengan cepat.
"Untuk itu, kami minta agar Bupati Keerom M Markum segera berangkat ke Jakarta untuk mengambil SK Wabup terpilih Keerom di Kemendagri," katanya didampingi Christian Wey perwakilan pemuda adat Kabupaten Keerom.
Ayub yang juga didampingi Rambo Dumakubun tokoh pemuda Keerom, Louis CD Raiwaky Ketua Majelis Permuswaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih, Steven Payokwa pemuda Skanto Keerom dan Rafael Victor Tibul ketua GMKI Cabang Jayapura memberi ultimatum kepada Bupati Keerom selama tiga hari untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
"Kami beri waktu tiga hari kedepan agar, SK Wabup terpilih segera dibawa ke Keerom. Sehingga pelantikan Wabup terpilih bisa segera dilakukan. Jika hal ini tidak diindahkan, kami akan lakukan aksi damai secara besar-besaran di Keerom," kata Ayub.
Ayub menambahkan tuntutan terkait permintaan SK wabup terpilih agar segera diambil di Kemendagri telah berulang kali disampaikan, hingga pemalangan kantor dan ruas jalan penghubung Arso, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura, namun hal itu tidak dilakukan.
Christian Wey mengungkapkan bahwa proses pemilihan Wabup Keerom telah dilakukan sesuai prosedur, dimana acuan berupa aturan dan mekanisme yang berlaku telah dipenuhi hingga pada akhir November 2018 DPRD setempat menetapkan Piter Gusbager sebagai wabup terpilih.
"Tapi sampai sekarang sudah bulan Mei tidak kunjung dilantik. Kami menduga ada permainan terselubung, sehingga Bupati Keerom M Markum seharusnya menjemput bola, segera mengambil SK pelantikan di Kemendagri. Jika tidak, kami akan boikot pemerintah di Keerom," kata Christian.
Sementara itu, Rafael Victor Tibul menilai bahwa proses terpilihnya Pieter Gusbager sebagai wabup Keerom sudah sangat konstitusional, bahwa proses pemilihan dan pengangkatan itu dilakukan di DPRD setempat.
"Masyarakat Keerom butuh sosok wakil bupati yang bisa membantu tugas seorang bupati. Lagian Pieter Gusbager adalah orang asli Keerom, kader Partai Golkar yang sudah sesuai dengan arah politik," katanya.
Ia mengaku menyesal soal pernyataan Ketua Partai Golkar Provinsi Papua Klemen Tinal yang juga seorang Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mengatakan Pieter Gusbager bukan representatif partai Golkar.
"Padahal Peiter adalah Ketua AMPG Kabupaten Keerom, kader partai di parlemen setempat. Dan sudah diputuskan dalam rapat atau sidang di DPRD Keerom bahwa Pieter lah yang terpilih dan layak jadi wakil bupati," kata Rafael.
Sedangkan, Louis berpendapat bahwa kekosongan jabatan wabup Keerom seharusnya tidak perlu terjadi begitu lama dan seharusnya segera direspon oleh legislatif dan yudikatif setempat.
"Pieter adalah representatif wakil dari orang Papua di eksekutif dan terpilih secara sah di DPRD setempat. Ini harus dihargai oleh semua pihak atau pemangku kepentingan," katanya.
Pada pilkada 2016, Celcius Watae didukung oleh Partai Golkar dan M Markum di dukung Partai PKS memenangkan pesta demokrasi di Kabupaten Keerom. Pada awal Januari 2018, Bupati Celcius Watae mangkat karena sakit, dan secara otomatis M Markum langsung dilantik menjadi bupati menggantikan Celcius Watae.
Dalam proses untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati, yang ditinggalkan oleh M Markum yang naik menjadi Bupati Keerom, telah terjadi berbagai proses, diantaranya dari pengusulan sembilan nama bakal calon wakil bupati hingga mengerucut dua nama yang diusulkan oleh Partai Golkar yakni Pieter Gusbager dan Herman Yoku.
Pieter Gusbager kemudian terpilih lewat rapat atau sidang paripurna di DPRD Kabupaten Keerom pada akhir November 2018, namun hingga kini belum juga dilantik.
