Hong Kong (ANTARA) - Kota Hong Kong menghadapi krisis terbesar sejak dikembalikan dari Inggris ke pemerintahan China pada tahun 1997, kata kepala kantor Urusan Hong Kong dan Makau, China, pada Rabu.
Zhang Xiaoming, salah satu pejabat China yang paling senior yang mengawasi urusan Hong Kong, memberi komentar dalam pertemuan di kota Shenzhen di China Selatan.
Zhang mengadakan forum yang mencakup utusan dari Hong Kong untuk parlemen China, Kongres Rakyat Nasional dan badan konsultatif utama China, CPPCC, guna membahas krisis politik di wilayah tersebut.
Hong Kong telah menghadapi unjukrasa selama berbulan-bulan kadang-kadang dengan disertai kekerasan yang dimulai dengan penentangan terhadap undang-undang ekstradisi yang sekarang ditangguhkan, yang akan memungkinkan tersangka diadili di pengadilan daratan.
Protes itu meluas menjadi reaksi menentang pemerintah di pusat keuangan Asia itu, yang dipicu oleh kekhawatiran akan banyak warga yang terkikis kebebasannya di bawah kendali yang ketat oleh para pemimpin Partai Komunis China di Beijing.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
LLDIKTI XIV: Merdeka Belajar Episode 26 beri kebebasan perguruan tinggi
Minggu, 3 September 2023 22:35
AJI Kota Jayapura gelar diskusi publik soal kebebasan pers di Papua
Sabtu, 21 Mei 2022 16:06
Dewan Pers sampaikan survei Indeks Kebebasan Pers di Papua
Sabtu, 29 Januari 2022 16:04
Diskusi Masa Depan Kebebasan Pers di Papua
Sabtu, 29 Januari 2022 13:22
Presiden Jokowi ingatkan penurunan kepuasan publik di bidang hukum
Jumat, 3 Desember 2021 13:26
Waket DPR Muhaimin: Penembakan jurnalis adalah "alarm" kebebasan pers
Minggu, 20 Juni 2021 14:07
Pengamat politik: Hari Lahir Pancasila momentum lindungi kebebasan berekspresi
Selasa, 1 Juni 2021 14:08
Komunitas Pers minta Kapolri mencabut Pasal 2d dalam Maklumat terkait FPI
Sabtu, 2 Januari 2021 4:15