Jokowi dorong ASEAN tindaklanjuti kerja sama Indo-Pasifik

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menindaklanjuti Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik yang telah disepakati para pemimpin negara anggotanya pada Juni lalu.

Pandangan (outlook) itu kembali dibahas oleh para kepala negara/pemerintahan dalam Pertemuan Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di IMPACT Arena, Nonthaburi, Thailand, pada Sabtu (2/11).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut para pemimpin membahas mengenai outlook yang merupakan bukti ASEAN masih dapat mempertahankan sentralitas serta membiasakan dialog dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik yang diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan.

“Tantangan kita sekarang adalah bagaimana outlook ini dapat diimplementasikan segera,” ujar dia dalam taklimat media di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11) malam.

Pandangan ASEAN, yang diprakarsai Indonesia, didasarkan pada prinsip keterbukaan dan inklusif dengan memajukan dialog dan kerja sama, serta menjunjung hukum internasional untuk menyelesaikan isu regional.

Sejumlah bidang kerja sama yang diprioritaskan dalam konsep tersebut adalah maritim, ekonomi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta keterhubungan.

“Sekarang saatnya ASEAN memegang peran untuk menindaklanjuti empat kerja sama tersebut. Karena tanpa kerja sama yang konkret maka pandangan tersebut menjadi tak berarti,” tutur Menlu Retno.

Dalam konteks ini, Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin yang hadir dalam Pertemuan Pleno KTT ASEAN, menyampaikan inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada 2020, sebagai bentuk implementasi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik.

Kerja sama antarnegara ASEAN dan mitra-mitranya di kawasan Indo-Pasifik menjadi penting, di saat situasi dunia dipenuhi ketidakpastian dan pertumbuhan ekonomi yang direvisi terus menurun.

Terlebih, kata Menlu Retno, situasi di Asia Tenggara masih jauh lebih baik dibandingkan kawasan lain.

“Dari sisi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi (Asia Tenggara) masih di atas rata-rata pertumbuhan dunia,” ujar dia.

Pemerintah Indonesia menilai prospek kerja sama dalam kerangka Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik bersifat konkret dengan sejumlah inisiatif kerja sama ekonomi yang dapat dilaksanakan.

Menurut Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI Siswo Pramono, kerja sama ekonomi yang konkret telah mendasari kesepakatan diantara negara anggota ASEAN serta para mitranya---seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, dan India---untuk menerima pandangan tersebut.

“Jadi karena kerja sama ekonomi konkret maka (pandangan) ini diterima dengan cepat oleh ASEAN, begitu pula oleh Amerika dan China, karena dianggap tidak membahayakan mereka,” kata Siswo.