Kupang (ANTARA) - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mengklaim bahwa prevalensi kekerdilan kasus anak di provinsi berbasis kepulauan itu mengalami penurunan sebesar 4,6 persen dari angka 42 persen atau 633.000 balita.
"Data yang kami terima dari semua kabupaten sudah mencapai 90 persen dan bisa dikatakan jumlah stunting balita di NTT mengalami penurunan sebesar 4,6 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT drg. Dominikus Minggu Mere di Kupang, Minggu.
Ia mengatakan saat ini dari 90 persen data yang diperoleh dari semua kabupaten/kota dan digabungkan jumlah penderita kekerdilan di NTT mencapai 269.658 balita.
Ia mengatakan secara nasional NTT paling tinggi, namun upaya percepatan penurunan angka kekerdilan saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan berbagai cara, salah satunya adalah perbaikan gizi.
"Berbagai upaya terus kami lakukan dan selama satu tahun terakhir khususnya dimana kepemimpinan Gubernur Pak Viktor dan wakilnya Pk Josef, " ujar dia.
Kasus kekerdilan tertinggi, kata dia, berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, namun untuk jumlah penderitanya ia mengaku tak hafal betul jumlahnya. Sementara kasus kekerdilan paling rendah berada di Kota Kupang.
"Saat ini Kabupaten Ngada adalah satu-satunya kabupaten yang mampu menurunkan secara drastis kasus stunting. Hal ini karena akses sanitasi, pangan serta komitmen yang serius oleh pemda setempat memerangi masalah stunting, " kata dia.
Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo, menurut informasi, dijadwalkan akan kembali berkunjung ke NTT untuk meninjau langsung masalah kekerdilan di daerah itu.
"Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sudah dikirim ke kami. Hanya saja jadwal kedatangan beliau kami belum tahu," ujar dia.
Jokowi dijadwalkan akan meninjau Desa Tetaf di Kabupaten TTS karena daerah itu merupakan daerah yang tertinggi kasua kekerdilannya.
