Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau melakukan rapid tes COVID-19 terhadap seluruh pejabatnya, sebagai bentuk antisipasi penularan virus corona.
"Hari ini seluruh pejabat melakukan rapid tes," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad melalui telekonferensi bersama wartawan di Batam, Senin.
Ia mengatakan, rencananya seluruh PNS akan dites cepat, memastikan paparan virus corona. "Apalagi, berdasarkan penelusuran otoritas kesehatan setempat, sejumlah ASN terinfeksi virus corona, bahkan sampai menjadi klaster penularan tersendiri."
Selain PNS di lingkungan Pemkot Batam, rapid tes juga akan diberikan terhadap masyarakat yang memiliki gejala-gejala yang mengkhawatirkan.
Masyarakat yang merasa memiliki gejala COVID-19, seperti demam tinggi, batuk dan sesak nafas, bisa meminta dites dengan melapor ke Puskesmas. "Silahkan datang, tapi tentu tidak semua masyarakat, yang bergejala. Ini menjadi prioritas petugas," kata dia.
Sementara itu, Pemkot Batam masih merancang pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk diterapkan di kota kepulauan yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu.
"PSBB sudah disepakati. Landasan utama, PSBB memungkinkan daerah memberikan sanksi, Batam menjadi tempat lalu lintas orang dan barang, sulit dikendalikan," kata Wakil Wali Kota.
Pemkot mencatat sedikitnya 72.000 Pekerja Migran Indonesia pulang melalui jalur resmi melalui Batam, ditambah yang masuk ke kota itu secara ilegal. Belum termasuk lalu lintas orang melalui kapal. Saat ini saja terdapat 40 ABK KM Kelud dikarantina, 28 di antaranya positif COVID-19.
Kondisi terbuka itulah yang menyebabkan Pemkot Batam ingin mengajukan PSBB.
"Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi meskipun tipiring. Kalau PSBB, buat posko di beberapa titik, bisa memobilisasi. Bagi kedai kopi dan rumah makan yang tidak disipli, bisa diangkat kursi-kursinya," kata dia.
Selain karena kota terbuka, PSBB peru diterapkan, mengingat jumlah penderita COVID-19 di sana terus meningkat. Bahkan sudah sampai penularan lokal level 2.
"Melihat eskalasi yang ada, pertumbuhan sebaran yang mulai mencemaskan, ditambah kondisi yang belum ada kendali arus kedatangan orang dan barang, sudah cukup penting," kata dia.
