Jayapura (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, dalam waktu dekat merilis Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Beasiswa Unggul Papua.
Laporan ini disiapkan untuk menjadi acuan bagi pimpinan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) asli Papua kedepan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Aryoko AF Rumaropen di Jayapura, Rabu, mengatakan laporan tersebut nantinya diserahkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan pimpinan DPRP untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait pengembangan SDM asli Papua.
"Laporan ini akan diserahkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan DPRP untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait beasiswa Otsus bagi pengembangan SDM asli Papua," katanya.
Menurut dia, hal itu sudah disampaikan disela-sela finalisasi Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Beasiswa Unggul Papua, Selasa (5/5) pagi di Kantor BPSDM Kotaraja, Jayapura.
Dia mengatakan, laporan ini akan menyajikan secara lengkap perencanaan SDM asli Papua, Pelaksanaan Pemberian Beasiswa, Penganggarannya, serta hasil dari pemberian beasiswa (jumlah SDM).
Sementara itu, Sekretaris Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Beasiswa Unggul Papua, Dr. Karsudi, SP, MSi dalam presentasenya menjelaskan tujuan dari laporan ini terkait progress penyelenggaraan pengelolaan beasiswa unggul Papua Pemerintah Provinsi Papua. Dan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pemberian kebijakan beasiswa unggul Papua di dalam dan luar negeri.
"Kegunaannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pemberian beasiswa unggul Papua serta merumuskan saran-saran untuk strategi yang tepat pengelolaan beasiswa unggul Papua," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, dengan jumlah penduduk di Tanah Papua yang mencapai 4 juta orang maka kebutuhan SDM Papua sebanyak 31.400 orang dengan jenjang pendidikan Diploma 2.048 atau 7 persen, Sarjana (S1) 18.063, atau 58 persen, Magister (S2) 9.031atau 29 persen dan Doktor (S3) 2.258 atau 7 persen.
Karsudi menjelaskan, dengan jumlah kebutuhan SDM tersebut maka kebutuhan SDM di lima wilayah adat di Papua antara lain Mamberamo Tami membutuhkan SDM sebanyak 9.486 orang terdiri dari 630 orang jenjang pendidikan Diploma 630 orang, Sarjana (S1) 5.540 orang, Magister (S2) 2.725 orang dan Doktor (S3) 681 orang.
Kemudian wilayah Saireri membutuhkan SDM 4.777 orang terdiri dari Diploma 316 orang, Sarjana (S1) 2.745 orang, Magister (S2) 1.373 orang dan Doktor (S3) 323 orang.
Untuk wilayah Meepago sebanyak 4.836.699 orang terdiri dari Diploma 419 orang, Sarjana (S1) 3.865 orang, Magister (S2) 1.932 orang dan Doktor (S3) 483 orang.
Wilayah La Pago membutuhkan SDM sebanyak 4.881 orang antara lain Diploma 323 orang, Sarjana (S1) 2.805 orang, Magister (S2) 1.402 orang dan Doktor (S3) 351 orang.
Sedangkan untuk wilayah adat Anim Ha membutuhkan SDM sedikitnya 5.557 orang dengan jenjang penddikan Diploma 360 orang, Sarjana (S1) 3.198 orang, Magister (S2) 1.599 orang dan Doktor (S3) 400 orang.
"Apabila kebutuhan SDM ini terpenuhi sesuai dengan jenjang pendidikan di masing-masing wilayah maka proses pembangunan dan pengembangan sumber daya Papua akan semakin baik," tambah Karsudi.
