Timika (ANTARA) - Tokoh masyarakat yang juga merupakan Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Georgorius Okoare kaget setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung APBD Mimika 2020 yang mencapai Rp4,3 triliun.
"Saya baru tahu bahwa APBD Mimika Rp4,5 triliun (Rp4,3 triliun). Saya hampir mau pingsan ini bapak. Uang ini kemana, saya balik tanya," kata Gery sapaan akrabnya saat pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Mimika bertempat di Hotel Rimba Papua Timika, Rabu malam.
Pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan para tokoh masyarakat Mimika itu juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto.
Gery menyoroti ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mimika, terutama antara warga lokal dengan warga dari luar Papua meski dengan alokasi anggaran yang sangat fantastis untuk sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk tidak lebih dari sekitar 300 ribu jiwa.
"Pembangunan ini nol bulat. Tidak ada, semua harus tahu itu," ujarnya.
Ia menilai Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran dalam jumlah yang sangat besar ke Provinsi Papua dan Papua Barat selama masa Otonomi Khusus (Otsus) hingga kini.
Hanya saja anggaran yang besar itu, katanya, justru banyak disalahgunakan oleh para pejabat di Papua sendiri, bukan dipakai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Pemerintah Pusat itu sudah kasih uang untuk Papua dan Papua Barat, yang salah kita orang Papua sendiri. Pejabat Papua sendiri yang korupsi. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kenapa tidak tangkap orang-orang ini. Mau tuntut terima uang Otsus terus, sama saja, pembangunan tidak ada, nol," ucap Gery secara terbuka.
Tidak itu saja, Gery meminta Mendagri Tito Karnavian agar memberikan teguran keras kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang disebutnya kerap berangkat ke Jakarta.
"Bapak Mendagri, tolong bapak bupati kami ini jangan ke Jakarta terus, tapi tinggal di tempat untuk mengurus dan memperhatikan rakyat. Jangan-jangan bapak mereka yang panggil bapak bupati kami untuk pergi ke Jakarta membantu tugas-tugas bapak," ujar Gery.
Bupati Omaleng sendiri hadir dalam pertemuan itu dan sempat melaporkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD bersama rombongan menyangkut upaya penanganan dan pengendalian pandemik COVID-19 di Kabupaten Mimika selama empat bulan sejak pertengahan Maret 2020.
Tokoh masyarakat Suku Kamoro lainnya, Marianus Maknaipeku meminta Pemerintah Pusat memperhatikan peningkatan kualitas SDM generasi muda Suku Kamoro sebagai suku asli di Mimika.
"Sekarang ini hak-hak politik kami diambil alih oleh orang lain. Kami menjadi penonton di tanah kami sendiri. Bahkan saat penempatan pegawai, anak-anak Kamoro dibuang ke wilayah pesisir, bahkan ada yang di-nonjob-kan. Tolong angkat anak-anak Kamoro menjadi ASN di Kabupaten Mimika," pinta Marianus.
Marianus yang juga merupakan pengurus Lemasko itu mengajak Menko Polhukam Mahfud MD bersama rombongan agar menyempatkan diri melihat dari dekat pemukiman warga Suku Kamoro di sekitaran Pelabuhan Pomako yang hingga kini masih tinggal di gubuk-gubuk darurat dan kumuh, sebelum bertolak menuju Provinsi Maluku pada Kamis (24/7) pagi.
"Esok pagi sebelum bapak berangkat, tolong kunjungi kampung-kampung kami di pesisir, nanti lihat rumah-rumah kumuh. Padahal APBD Mimika mencapai Rp4,3 triliun, tapi kami tidak tahu dan tidak pernah merasakan uang sebanyak itu dikemanakan," kata Marianus.
Terkait sejumlah kritikan para tokoh masyarakat tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng agar benar-benar mengelola APBD secara baik dan transparan, terutama menyangkut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
"Mengenai banyak masyarakat masih tinggal di perumahan kumuh, ini tugasnya bapak bupati. Anggaran agar betul-betul dikelola dengan baik. Kemudian lebih transparan," ujar Tito.
Dalam kunjungannya ke Timika, Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian menerima berbagai aspirasi yang lebih banyak berkonsentrasi pada isu Dana Otsus yang berakhir pada 2021.
Pemerintah pusat memberi sinyal kuat bahwa Dana Otsus akan diperpanjang lagi selama 20 tahun ke depan. DPD RI juga sebagai representasi daerah berjuang agar Otsus Papua tetap berlanjut.
"Kami DPD pasang badan untuk Otsus tetap berjalan untuk Papua. Kami DPD pertaruhkan ini tetap berlanjut, karena ini masih sangat kita butuhkan," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.
