Makassar (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membuka secara resmi Musyawarah Cabang (Muscab) 24 kabupaten/kota yang dilaksanakan secara serentak di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Muscab ini adalah momentum kebangkitan PKB, DPC, DAPC dan seluruh kader PKB untuk merebut kemenangan demi memberikan manfaat yang lebih besar terhadap bangsa dan negara kita," ucap Muhaimin saat membuka Muscab melalui virtual, Sabtu.
Pria disapa akrab Gus Ami ini juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan loyalitas kepada seluruh kader PKB se-Indonesia yang masih terus semangat membesarkan partai dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
"Ada tiga hal yang harus diprioritaskan dan saya tegaskan dalam momentum ini. Yaitu, regenerasi pengurus, desain kerja berupa program dan platform perjuangan, serta solidaritas pengurus dan memperkuat pasukan perjuangan dan rekrutmen " ujarnya.
PKB, lanjut dia, adalah salah satu bagian dari pilar demokrasi. Karenanya, PKB harus sehat, kuat, solid, unggul, dan harus berintegritas untuk memperkuat demokrasi demi Indonesia yang kuat, sehat, dan maju.
PKB yang lahir sebagai anak kandung Reformasi dan telah berusia 23 tahun, maka tugas besarnya adalah memperjuangkan mandat mabda siyasi, mandat reformasi agar Indonesia adil, makmur dan sejahtera.
Gus Ami menambahkan, harapannya PKB di masa depan menjadi universitas untuk mendidik leadership bagi calon calon eksekutif, legislatif dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW PKB, Azhar Arsyad melaporan, Muscab serentak PKB se-Sulsel terkonsentrasi dalam tiga zona yaitu, zona satu Makassar diikuti oleh 178 DPAC, zona dua Wajo dikuti oleh 73 DPAC dan zona tiga di Palopo diikuti oleh 37 DPAC.
"Karena kita ikut dengan protokol kesehatan, sehingga peserta Muscab hanya bisa dihadirkan sekitar 75-80 persen, DPAC PKB se-Sulsel, " papar Azhar
Sebelum pelaksanaan Muscab, telah dilakukan pra Muscab di kabupaten kota. Pelaksanaan Muscab tahun ini berbeda dari sebelumnya, selain diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan pemilihan tidak melalui voting tapi penunjukan dari unsur DPP, setelah nama-nama yang diserahkan tersebut sudah diputuskan atas dasar pertimbangan.
