Pemprov Papua harap Pemkab Nabire koordinasikan anggaran PSU

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire segera berkoordinasi jika kekurangan anggaran guna pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah setempat.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Selasa, mengatakan jika memang sampai tidak ada biaya maka Pemkab Nabire segera menyampaikan kepada Pemprov Papua untuk mencari solusi dalam pengalokasian anggaran menyukseskan PSU Pilkada Kabupaten Nabire.

"Jika segera disampaikan ke Pemprov Papua maka akan kami laporkan ke pemerintah pusat," katanya.

Menurut Doren, pihaknya berharap carateker Bupati Nabire bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat besinergi senantiasa membangun komunikasi yang baik.

"Carateker Bupati dan KPUD Nabire juga harus melaksanakam evaluasi atas pelaksanaan pilkada pada wilayah setempat," ujarnya.

Dia menjelaskan diharapkan jika memang tidak ada dananya dapat mengajukan usulan di perubahan anggaran sehingga bisa melaksanakan PSU secepatnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire menjadwalkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di Kabupaten Nabire pada 14 Juli 2021.

Ketua KPU Kabupaten Nabire Wihelmus Degey mengatakan memang PSU Nabire dijadwalkan 14 Juli 2021, namun itu belum tanggal pasti karena masih menunggu persetujuan dari KPU RI, di mana dilaksanakan sesuai keputusan MK dalam sidang gugatan pilkada dan kini berbagai persiapan dengan dilakukan.

"Untuk melaksanakan PSU dibutuhkan dana sekitar Rp18 miliar dan dana tersebut menurun dibanding saat pilkada yang dialokasikan dana sebesar Rp37 miliar," katanya.

Di menjelaskan dana sebesar itu akan digunakan untuk membiayai honor petugas yang mencapai Rp8 miliar serta biaya lainnya termasuk sewa helikopter untuk membawa logistik ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Terkait daftar pemilih tetap, kami akan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang diserahkan Dirjen Dukcapil untuk disinkronisasi menjadi daftar pemilih sementara (DPT)," ujarnya.

Dia menambahkan data dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil terkait DP4 yang diserahkan ke KPU per 23 Januari 2020 tercatat 115.141 orang, sedangkan DPT saat pemilu 2020 lalu tercatat 178.545 orang dengan jumlah TPS sebanyak 501 tersebar di 15 distrik.

Pilkada Nabire diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni paslon Yuvinia Mote-Muhammad Darwis, paslon Mesak Magai-Ismail Jamaludin dan paslon Pasangan FX Mote-Tabroni Cahya.