Pemkab Biak minta sekolah negeri tidak boleh patok biaya bagi siswa baru

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, minta sekolah negeri tidak mematok besaran biaya pendidikan untuk siswa baru karena akan membebani orang tua yang tidak mampu.

"Ada indikasi sekolah negeri di Biak telah menetapkan besaran biaya pendaftaran masuk sekolah yang tinggi dengan berbagai keperluan yang nilainya jutaan rupiah," kata Asisten II Sekda Biak Numfor Lot Yensenem di Biak, Jumat.

Ia mengaku memang pendidikan mahal harganya karena untuk investasi masa depan anak. Namun, tidak semua siswa yang masuk ke sekolah negeri memiliki orang tua yang punya kemampuan ekonomi lebih.

Sebagian orang tua siswa baru, kata Lot, merupakan anak-anak petani, nelayan, pedagang kecil, tukang ojek hingga supir angkutan kota.

"Komite sekolah sebagai wakil orang tua di sekolah untuk mempertimbangkan permintaan biaya pendidikan siswa baru di satuan pendidikan," katanya.

Apalagi program pemerintah sudah menyediakan dana BOS di Kemendikbudristek serta bantuan pendidikan Kartu Biak Pintar dari program visi misi Bupati Herry Naap.

"Serta ada kartu Indonesia pintar program Presiden Joko Widodo hingga kebijakan afirmasi khusus siswa OAP," kata mantan Kadis Pendidikan Biak Numfor.

Dia berharap, kepala sekolah di Biak untuk lebih memperhatikan kemampuan ekonomi para orang tua dari siswa peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024.

Beberapa sekolah negeri di Biak yakni SMA Negeri 1 dan SMAN 2, SMK 1 dan SMK 2, SMP Negeri 1,2 dan SMP Negeri 1, SMP negeri 1,SMPN 2 dan SMPN3 dan SD Negeri 1, SD Inpres Mandouw dan SD Inpres Mandala, menurut Lot, banyak diminati siswa peserta didik baru tahun 2023/2024.*