Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendukung penyelenggaraan Pemulihan Umum ( Pemilu) melalui penandatangan dana hibah yang telah dilakukan pada 2023 lalu guna kelancaran proses demokrasi di daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto di Jayapura, Rabu, mengatakan dukungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang mana pihaknya memfasilitasi khusus pendanaan pada Pemilukada.
"Kalau Pemilu Legislatif, DPD dan Pilpres pendanaan adalah melalui APBN dan tentunya langsung pada penyelenggara sedangkan untuk proses Pilkada dari kami," katanya.
Menurut Jeri, proses dana hibah penyelenggaraan Pemilukada sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada beberapa waktu lalu antara Pemprov Papua dan penyelenggara KPU, Bawaslu serta aparat keamanan (TNI/POLRI).
"Kini tinggal proses pencairan dana tersebut sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang sudah berlaku," ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan infrastruktur Pemilu sepenuhnya diatur oleh penyelenggara dalam hal ini KPU, namun khusus untuk ruang digital diharapkan semua pihak bisa saling menjaga, walaupun saat ini mungkin melakukan kampanye di ruang digital akan tetapi tetap mematuhi rambu-rambu yang diatur.
"Kami harap masyarakat dapat menghindari ujaran kebencian, berita bohong , SARA yang mengakibatkan perpecahan dan juga jangan mudah terprovokasi berita-berita terkait Pemilu," katanya lagi.
Dia menambahkan selain itu juga pemerintah telah melakukan ikrar janji netralitas ASN yang mana ini adalah salah satu upaya dalam mewujudkan Pemilu damai di Bumi Cenderawasih.
