Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam menggelar rapat pleno rekapitulasi suara lanjutan berlokasi di SMK Negeri I Sentani.
Rapat pleno rekapitulasi suara terjadi penundaan karena sejak Jumat (1/3) hingga Selasa (5/3), pukul 00.00 WIT baru tiga distrik yang selesai yakni Distrik Sentani Barat, Demta dan Yokari, masih ada 16 distrik lainnya yang belum tuntas sehingga Pemkab Jayapura membantu proses lanjutan.
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo di Sentani, Kamis mengatakan untuk proses dan tahapan pemilihan umum (Pemilu) pemilihan presiden-wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten biarlah menjadi ranah dan fokus dari KPU dan Bawaslu setempat.
“Kami pemerintah tidak bisa masuk ke ranah itu, hanya dapat membantu seandainya KPU atau Bawaslu menyurati resmi maka akan dibantu semaksimal mungkin sesuatu aturan seperti dukungan bangunan untuk lanjutan rapat pleno rekapitulasi suara,” katanya.
Menurutnya, apapun kondisi yang terjadi saat ini pasti KPU Kabupaten Jayapura sebagai penyelenggara bisa menyelesaikan dan melewati tahapan ini dengan baik.
“Kami berharap KPU bisa menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi suara ini dengan baik dan cepat dan tidak sampai terjadi masalah apapun yang dapat merugikan banyak pihak,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah daerah dan masyarakat masih memberikan kepercayaan penuh kepada KPU sebagai penyelenggara untuk dapat menuntaskan tahapan Pemilu 2024 ini dengan baik dan lancar.
“Kami berharap semua unsur penyelenggara Pemilu 2024 di daerah ini mulai dari KPPS, PPS, PPD dan KPU semua bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan tahapan yang ada,” katanya.
Dia menambahkan pihak TNI-Polri terus menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang baik di Kabupaten Jayapura khususnya di lokasi rapat pleno rekapitulasi suara sehingga tidak ada gangguan dari luar dan tahapan ini bisa berjalan baik dan aman.
“Kami pemerintah daerah mempercayakan tanggung jawab Kamtibmas ini kepada polisi, tentara dan masyarakat supaya tidak ada gangguan yang signifikan yang dapat mengganggu jalannya rapat pleno itu,” ujarnya.
