Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera mencairkan sisa dana hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya digelar November pada awal Juni 2024.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura, Selasa, mengatakan sesuai regulasi, anggaran harus tersedia lima bulan sebelum pilkada berlangsung.
"Komitmen ini sebagaimana hasil Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 se-Provinsi Papua pada Selasa (2/4)," katanya.
Menurut Derek, pada rapat tersebut semua daerah telah berkomitmen menyediakan anggaran Pilkada bagi KPU, Bawaslu dan TNI/Polri lima bulan sebelum Pilkada berlangsung atau sekitar Juni 2024.
"Semua pemerintah daerah se-Papua wajib merealisasikan anggaran Pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah di sepakati pada rapat tersebut," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu pihaknya berharap kepada para bupati dan walikota di daerah setempat segera melakukan koordinasi dengan instansi masing-masing agar menyediakan anggaran tersebut.
"Pada rapat hari ini bersama perwakilan Kemendagri bertujuan untuk memantau dan memfasilitasi penyediaan anggaran Pilkada 2024 di mana sesuai ketentuan Pilkada serentak dijadwalkan akan berlangsung 27 November mendatang," katanya.
Sementara itu Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengatakan berdasarkan laporan delapan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua sudah memberikan dukungan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada November mendatang.
"Delapan Pemda tersebut yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Biak, Yapen, Mamberamo Raya dan Supiori," katanya
Menurut Steve, hanya saja untuk Kabupaten Waropen persoalannya ada pada administrasi dan itu bukan masalah serius oleh sebab itu dalam waktu dekat akan dibahas kembali naskah dengan bupati setempat.
