Pemkot Jayapura minta OPD beri pelayanan yang baik bagi warga

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) setempat terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di daerah itu.

"Karena sebagai aparatur sipil negara (ASN) merupakan abdi negara sehingga sudah menjadi kewajiban nya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat," kata Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait saat melantik dan mengukuhkan enam pejabat tinggi pratama di Jayapura, Kamis.

Menurut Sohilait, sejauh ini pelayanan sudah berjalan baik tetapi dengan demikian diharapkan agar ini terus ditingkatkan sehingga masyarakat merasa senang.

Dia menjelaskan khusus kepada empat pimpinan OPD yang dilantik saat ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing.

Keenam pejabat tinggi pratama yang dilantik dan dikukuhkan ialah empat pimpinan OPD yakni Abdul Majid sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Dionisius Andrew Deda sebagai Kepala Satpol PP Kota Jayapura, Richard Suebu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura, serta Nofdi Rampi sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura.

Kemudian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura Boby Awi, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jayapura Frederik Awarawi.

"Untuk Dinas PUPR kami berharap dapat melakukan penanganan masalah banjir yang sering terjadi saat hujan dan juga infrastruktur jalan," ujarnya.

Dia menambahkan sementara untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar melakukan respon cepat ketika mendapatkan informasi bencana kebakaran di daerah ini.

"Dan kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia," katanya lagi.

Pihaknya berharap supaya kedepannya semua OPD dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat Kota Jayapura.

Sekadar untuk diketahui selain pelantikan pejabat tinggi pratama dilakukan juga penyerahan surat keputusan Plt Sekretaris Daerah, pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala pemerintahan kampung dan badan permusyawaratan kampung.