Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni meminta agar proses pengurusan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat dipercepat untuk memastikan efektifitas pelayanan publik.
"Langkah ini juga dinilai penting untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran daerah," katanya saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Senin.
Menurut dia, masih banyak ASN yang secara administrasi tercatat sebagai pegawai Pemerintah Provinsi Papua, namun bekerja di instansi lain, sehingga percepatan mutasi ASN perlu dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
"Saya menegaskan mutasi bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya
Menurut dia, mutasi harus dilakukan dengan cepat, namun tetap transparan dan sesuai prosedur, jangan sampai proses administrasi yang lambat menghambat pelayanan publik.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak hanya mengacaukan sistem administrasi kepegawaian, tetapi juga membebani keuangan daerah.
“Agar tidak membebani anggaran dan merusak administrasi kita, ASN yang masih tercatat di Pemprov Papua tetapi bekerja di tempat lain silakan mengurus surat pindah. Kami akan mempercepat prosesnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan anggaran pemerintah provinsi setempat cukup terbebani akibat kondisi tersebut.
Menurut dia, ada sekitar Rp5 miliar lebih yang harus dibayarkan untuk kebutuhan para ASN yang secara administrasi masih terdaftar di Pemprov Papua.
Di mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel.
Oleh karena itu dia mengajak seluruh ASN mendukung kebijakan reformasi birokrasi dan menegakkan disiplin administrasi demi pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.
