Biak (Antara Papua) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar dengar pendapat dan dialog dengan masyarakat adat Papua dalam rangka mencari akar masalah berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah itu.
"Dialog dan dengar pendapat pemerintah dengan masyarakat adat diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk berkomunikasi dengan masyarakat Papua terutama dalam upaya pemberdayaan perempuan Papua," ungkap Menteri PPPA Prof Yohana Susana Yembise usai membuka dialog dan dengar pendapat tentang perempuan dan anak Papua di Kabupaten Biak Numfor, Senin.
Menteri Yohana mengatakan hasil dialog dan dengar pendapat tentang perempuan dan anak itu diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka membuat kebijakan program pembangunan khusus bagi perempuan di tujuh wilayah pemerintahan adat Papua.
Prof Yohana mengungkapkan data publikasi pembangunan manusia berbasis gender di wilayah Provinsi Papua berdasarkan hasil kerja sama BPS dengan Kemen-PPPA, capaian indeks pembangunan gender (IPG) sebesar 78,75 persen serta Papua Barat 81,95 persen.
Kondisi IPG ini, lanjut Menteri Yohana, menggambarkan bahwa capaian perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama di bidang harapan lama sekolah.
Sementara nilai capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) Provinsi Papua, menurut Prof Yohana, sebesar 64,21 persen dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar 47,97 persen.
"Angka IDG Papua jika dibanding dengan nasional sebesar 70,68 persen sehingga Provinsi Papua dan Papua Bara perlu perhatian khusus dalam peningkatan peran perempuan," kata Menteri Yohana Yembise.
Dia mengharapkan hasil dengar pendapat perempuan dan anak di wilayah Papua bisa menjadi model penanganan persoalan pembangunan perempuan dan anak di Indonesia.
Berdasarkan data peserta dengar pendapat perempuan dan anak di tujuh wilayah adat Papua dan Papua Barat, acara itu diikuti 300 peserta dari berbagai komponen kelompok perempuan, adat, agama dan LSM serta badan pemberdayaan perempuan se-tanah Papua. Kegiatan berlangsung mulai 8-10 Agustus 2016 di Hotel Asana Biak.
Ikut mendampingi Menteri PPPA Yohana Yembise, di antaranya Sekda Biak Numfor Andreas Msen, Ketua Dewan Adat Papua Yan Pieter Yerangga Sekjen Kementerian PPPA Wahyu Hartono serta Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sujatmiko. (*)
