Timika (Antara Papua) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) masih melanjutkan pembiayaan gaji guru kontrak Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tillemans Keuskupan Timika yang ditempatkan pada 29 sekolah di pedalaman dan pesisir Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Kepala Biro Pendidikan LPMAK Titus Kemong di Timika, Kamis, mengatakan dari evaluasi dan monitoring yang dilakukan LPMAK, diketahui bahwa guru-guru kontrak tersebut sangat betah di tempat tugas.
Menurut Titus, kini terdapat 81 orang guru kontrak YPPK Tillemans Keuskupan Timika yang pembiayaan gajinya dibantu oleh LPMAK.
"Program kerja sama antara Keuskupan Timika dengan LPMAK dalam hal pengadaan guru kontrak yang ditempatkan di sekolah-sekolah pesisir pantai dan pedalaman Mimika tetap berlanjut karena sudah ada perjanjian kerja samanya," kata Titus.
Ia mengatakan, LPMAK memandang penting untuk mendukung pembiayaan gaji guru-guru kontak YPPK Tillemans Keuskupan Timika dalam upaya mencerdaskan generasi muda Suku Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika.
"Hampir semua sekolah dasar di wilayah pesisir pantai Mimika dan Agimuga, yang bertahan hanya guru-guru kontrak. Tidak ada guru-guru PNS yang bertahan di daerah-daerah itu. Kehadiran guru kontrak ini penting untuk menuntaskan program 3 M (membaca, menulis dan menghitung)," tutur Titus.
Sementara itu, Ketua Pengurus Sekolah Wilayah YPPK Tillemans Mimika-Agimuga Paul Weti mengatakan program kerja sama antara LPMAK dengan YPPK Keuskupan Timika untuk pembiayaan gaji guru-guru kontrak sangat positif dalam upaya mengatasi keterbelakangan pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir Mimika.
"Kehadiran guru-guru kontrak ini menurut penilaian banyak pihak sangat positif karena mereka setia di tempat tugas untuk mengajar anak-anak asli Papua dari Suku Kamoro dan Amungme," ujar Paul.
Paul mengatakan keputusan YPPK Tillemans Keuskupan Timika merekrut puluhan guru kontrak berawal dari rasa keprihatinan Uskup Timika Mgr John Philip Saklil Pr terhadap kondisi pendidikan di pedalaman dan pesisir Mimika yang kian terbengkalai.
"Sekitar tahun 2005-2006, Uskup mengumumkan di gereja-gereja untuk merekrut orang-orang yang ingin menjadi guru dengan syarat pendidikan minimal diploma dua hingga strata satu dari berbagai jurusan. Beliau mengambil keputusan itu karena prihatin melihat anak-anak Suku Amungme dan Kamoro tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena guru-guru tidak berada di tempat tugas," jelas Paul.
Sebagian dari guru-guru kontrak tersebut kini bahkan telah diangkat menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika.
"Meskipun mereka bukan berasal dari latar belakang pendidikan guru, tapi mereka punya kemampuan sehingga kami angkat mereka menjadi kepala sekolah karena mereka tekun, setia dan memiliki kemauan untuk belajar. Bahkan saat ujian kompetensi guru, mereka lulus. Ironisnya, beberapa guru PNS dari latar belakang sarjana pendidikan malah tidak lulus ujian kompetensi," tutur Paul. (*)
Berita Terkait
Disdikbud Biak sediakan pelayanan laporan kekerasan anak "Sagu Papeda"
Kamis, 12 Desember 2024 19:42
Pemprov harap Border Trade Fair Rl-PNG tingkatkan promosi UMKM di Papua
Kamis, 12 Desember 2024 18:03
DJPb: DIPA 2025 Provinsi Papua sebesar Rp7,46 triliun
Kamis, 12 Desember 2024 17:35
Pemkab Supiori sediakan pasar pangan murah kebutuhan Natal
Kamis, 12 Desember 2024 17:03
Kabid Humas Polda: Anggota KKB penembak Bripda Norman tewas akibat luka
Kamis, 12 Desember 2024 14:44
Kabid Humas: Personel Polres Lanny Jaya gugur akibat dianiaya OTK
Kamis, 12 Desember 2024 13:17
Polisi Jayapura imbau warga berkendara tak bawa barang berharga
Kamis, 12 Desember 2024 11:39
Pimpinan perguruan tinggi sepakat adanya program sarjana masuk di kampung
Kamis, 12 Desember 2024 2:52