Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya membantah hendak membayar sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk kepentingan Bupati Befa Jigibalon sebesar Rp4 miliar melalui Bank Papua Tiom.
Awalnya dana operasional sebesar itu hendak diangkut dari Bank Papua Kantor Cabang Wamena menuju Tiom, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lanny Jaya Christian Sohilait di Jayapura, Selasa.
"Dalam perjalanan, mobil milik Bank Papua disandera oleh masyarakat. Pegawai bank akhirnya mengambil keputusan untuk kembali lagi ke Wamena guna mengamankan dana tersebut," katanya.
Menurut Christian, masyarakat yang menyandera berdalih bahwa dana operasional Bank Papua Tiom itu hendak dipergunakan oleh Bupati Befa Jigibalon untuk membayar sejumlah pihak di sidang DKPP Jakarta.
"Padahal, dana itu hendak dipergunakan sebagai operasional Bank Papua di Tiom Lanny Jaya pada hari Selasa (6/3), dan intinya tuduhan yang mengatakan bahwa Bank Papua hendak bawa uang Rp4 miliar dan akan dipakai oleh Bupati Lanny Jaya terpilih Befa Jigibalon, itu tidak benar," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan di DKPP tidak ada hubungannya dengan pemerintahan yang sementara berjalan di Kabupaten Lanny Jaya. Pemkab setempat juga sudah memiliki bupati dan wakil bupati yang sah serta telah dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dengan SK Mendagri.
"Oleh karena itu, kami ingin sampaikan kepada seluruh intelektual Kabupaten Lanny Jaya untuk tidak memberikan informasi yang tidak benar atau memprovokasi masyarakat. Pasalnya, pemerintahan sudah sah, yakni Befa Jigibalon sebagai bupati dan Yenis Kogoya sebagai wakil bupati," katanya lagi.
Senada dengan Christian Sohilait, Kapolres Lanny Jaya AKBP T. Ananda mengatakan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Papua dan akan ditindak tegas. Dalam hal ini, pihaknya akan menurunkan tim untuk mencari tahu oknum-oknum di balik kasus tersebut. (*)
