Jayapura (Antara Papua) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan program `Bersama Melindungi Anak` atau Berlian merupakan cara dari pihaknya untuk mengakhiri kekerasan kepada anak-anak di seluruh Indonesia.
"Seperti kita tahu di Indonesia ini, kekerasan-kekerasan masih belum berakhir, masih tetap ada dan masih meningkat seperti kekerasan pencabulan dan seksual kepada anak, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk juga advokasi dan sosialisasi seperti acara Berlian ini," katanya di Kota Jayapura, Papua.
Program Berlian adalah salah satu cara dan wadah untuk sosialisasikan kepada anak-anak dan pembimbing serta orang tua bahwa mereka dilindungi oleh pemerintah dan negara agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan jauh dari kata kekerasan, termasuk di Papua.
"Dengan adanya kegiatan Berlian di Kota Jayapura, menunjukkan komitmen Kementrian PPPA dengan daerah untuk bersama-sama melindungi anak-anak kita di Indonesia, di Papua, khususnbya di Jayapura dan sekitarnya," katanya.
"Dan hari ini Kota Jayapura sebagai tuan rumah pelaksanaan program Berlian. Yang ingin kami tunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat konsen terhadap anak-anak di Kota Jayapura dan sekitarnya, semoga kedepan kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada anak-anak baik itu kekerasan dalam rumag tangga, dan juga kekerasan di sekolah bisa berkurang," katanya.
Menteri Yohana yang akrab disapa Mama Yo itu mengemukakan bahwa ada 24 indikator untuk mendapatkan sebutan daerah layak anak dan akan mendapatkan penghargaan secara bertahap mulai dari tingkat pratama, madya, nindya dan utama.
"Kalau sudah pada tingkat utama, maka baru bisa dikatakan kota/kabupaten layak anak, dan di Papua masih banyak tahapan bagi kabupaten/kota untuk meraih hal ini. Tapi kami akan terus mendorong agar segera terwujud karena kami menargetkan pada 2030 itu diseluruh Indonesia layak anak," katanya.
Mama Yo yang pada Sabtu pagi hingga siang hadir dalam acara Berlian yang dipusatkan di PTC Entrop, Kota Jayapura itu juga mengemukakan bahwa Papua merupakan provinsi paling terendah karena kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi.
"Berdasarkan data, Papua itu terendah, palung bawah. Paling bawah itu menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakay untuk melidungi anak-anak di Papua, kalau nasional itu 70 persen, kalau Papua itu dibawah 50 persen," katanya. (*)
Berita Terkait
Kemenko PMK: Gudang logistik di Papua perlu dibangun
Senin, 18 November 2024 21:59
Diskominfo Mimika: Pers miliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan
Senin, 18 November 2024 21:57
Pj Gubernur Papua minta Pansel DPRP bekerja sesuai mekanisme
Senin, 18 November 2024 21:55
Pemkab Biak alokasi dana otsus program siswa unggul Papua
Senin, 18 November 2024 21:52
Disdik Jayapura: Pengembangan bahasa daerah jadi prioritas
Senin, 18 November 2024 21:50
Ahli gizi: Konsumsi makanan kaleng perlu diawasi terutama pada anak
Senin, 18 November 2024 21:49
Dinkes Mimika harapkan kolaborasi tingkatkan kesehatan masyarakat
Senin, 18 November 2024 17:12
Pemprov Papua: Penerapan program inseminasi buatan baru empat daerah
Senin, 18 November 2024 16:45