Jayapura (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengklaim pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di jajaran Pemprov Papua telah mencapai 98 persen.
Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu (10/4), mengatakan dengan persentase tersebut artinya kesadaran dalam melaksanakan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang telah dicanangkan dan dilaksanakan di bawah koordinasi dan bimbingan KPK sejak 2016 hingga kini menunjukkan grafik memuaskan.
"Ada beberapa komponen yang menjadi catatan penting yakni para pejabat eselon II, III dan juga Pokja di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua serta para Bendahara Pengeluaran diwajibkan memberikan LHKPN," katanya.
Menurut Hery, asisten bidang umum akan mengkoordinasikan hal-hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi, sehingga menjadi suatu penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Meskipun demikian, masih banyak aspek yang harus dibenahi bersama, karena LHKPN menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya.
Dia menjelaskan gubernur, wakil gubernur dan pejabat di lingkungan Pemprov Papua sudah menyerahkan pengisian LHKPN secara bertahap.
"LHKPN ini merupakan kewajiban dari setiap pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya masing-masing," katanya lagi.
Perlu diketahui, di dalam tata cara pengelolaan administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi, LHKPN wajib dilaporkan oleh seluruh pejabat di Indonesia.
Berita Terkait
Pemkab Jayapura bangun pagar dan MCK makam Marthen Indey
Minggu, 5 Mei 2024 11:41
Pemkab Jayapura: Tabur bunga jadi simbol integrasi Papua ke NKRI
Rabu, 1 Mei 2024 11:12
Sekda Jayapura minta masyarakat jaga kedamaian 1 Mei
Selasa, 30 April 2024 16:59
Pemkab Biak Numfor minta setiap OPD perbaharui informasi data website
Selasa, 30 April 2024 13:57
Sekda Jayapura donasikan 50 buku tingkatkan literasi generasi muda Papua
Senin, 29 April 2024 17:42
Plt Sekda sebut Biak menjadi penyelenggara STC pada November 2024
Selasa, 23 April 2024 11:31
Pemkab Jayapura: Perempuan Papua perlu pelatihan UMKM berbasis digitalisasi
Minggu, 21 April 2024 19:06
Pemkab Jayapura minta dana otsus untuk tingkatkan kesejahteraan OAP
Rabu, 17 April 2024 13:54