Jayapura (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua (MRP) menyayangkan ditemukannya dua sekolah yang terbukti fiktif di wilayah pegunungan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) setempat.
Anggota MRP Toni Wanggai kepada ANTARA di Jayapura, Rabu, mengatakan dengan adanya kasus ini, ke depan kepala daerah di kabupaten dan kota harus lebih tegas dan ketat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan serta pengajaran di setiap lembaga pendidikan dasar sampai tingkat menengah atas.
"Diharapkan dengan peningkatan pengawasan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua untuk menempuh pendidikan secara baik," katanya.
Menurut dia, pihaknya juga mengharapkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dapat melakukan evaluasi sehingga proses belajar mengajar dapat lebih ditingkatkan kualitasnya.
"Sebelumnya juga ketika MRP melakukan kunjungan kerja di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, kepala daerah setempat menemukan 12 sekolah yang selalu melaporkan penggunaan dana BOS dengan baik, namun ketika dilakukan inspeksi mendadak (sidak) justru tidak ada aktivitasnya," ujarnya.
Padahal, kata dia, berdasarkan laporan penggunaan dana BOS, 12 sekolah tersebut menyampaikan laporan yang baik, akhirnya setelah sidak, bupati setempat mengganti kepala sekolahnya.
"Dengan kejadian ditemukannya kembali dua sekolah fiktif ini, maka hal ini harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah kabupaten dan Dinas Pendidikan setempat untuk di kroscek kembali," katanya.
Ke depan diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus sekolah fiktif ini agar pendidikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua, demikian Toni Wanggai.
Komentar