Kapolda: Pemblokiran internet di Papua Barat masih diperlukan untuk keamanan

Manokwari (ANTARA) - Pemblokiran layanan data internet di Papua Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika masih diperlukan untuk keamanan karena masih terdapat konten provokatif dan hoaks, kata Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Herry Rudolf Nahak.

Herry Nahak di Manokwari, Jumat, mengatakan dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat dan Pangdam Kasuari, disetujui layanan data internet belum dinormalkan untuk keamanan.

"Tujuannya agar menjaga situasi menjadi kondusif. Dianjurkan menggunakan media komunikasi seperti telepon dan SMS masih bisa," ujarnya.

Untuk pengembalian layanan data menjadi normal secara berangsur-angsur, ucap Herry Nahak, harus dilakukan asesmen terlebih dulu oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Kominfo.

"Saya minta Dittipid Siber melakukan patroli siber untuk memastikan penyebaran berita provokatif, hoaks dan ujaran kebencian kami pastikan tidak mengganggu suasana dulu," kata dia.

Ada pun hingga Jumat, pemblokiran data internet pada layanan operator seluler masih berlanjut setelah terjadi kericuhan di sejumlah wilayah di Papua Barat dan Papua karena menolak tindakan rasial di Surabaya dan Malang.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Polri, Kominfo dan pihak terkait, hingga Jumat pukul 16.00 WIB, disimpulkan meski situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai pulih, tetapi distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasial masih terbilang tinggi.

Setidaknya terdapat 33 items dan total 849 url informasi hoaks dan provokatif terkait masalah Papua yang telah diidentifikasi, divalidasi dan diverifikasi oleh Kominfo hingga Jumat.

Konten hoaks dan provokatif tersebut disebarkan kepada ratusan ribu pemilik akun media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan youtube.