Asmat (ANTARA) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asmat Marcelianus Johanes Belekubun mengatakan bahwa kehadiran program ‘Bangga Papua’ berkontribusi terhadap pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Sebab, kata Marsel, program yang digulirkan oleh Pemprov Papua itu telah membantu meningkatkan partisipasi masyarakat Asmat untuk mengurus dokumen kependudukan, seperti KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran.
“Salah satu syarat untuk menerima dana Bangga Papua, penerima manfaat wajib memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga. Dampaknya jelas, kesadaran warga untuk mengurus dokumen kependudukan semakin tinggi,” kata Marsel di Agats, Kamis (31/10).
Ia menjelaskan sepanjang 2017-2019 atau semenjak program perlindungan sosial itu digulirkan oleh Pemprov Papua di Asmat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat telah mencetak 16 ribu akte kelahiran.
“Sementara kartu keluarga yang sudah dikeluarkan atau tercetak sebanyak 37.585 kartu. Terjadi peningkatan yang signifikan setelah adanya program Bangga Papua,” katanya.
Marsel mengakui jika masih banyak warga Asmat yang membutuhkan dokumen kependudukan. Sebab itu, selain mendukung program Bangga Papua, pihaknya juga melaksanakan program massal yang dianggarkan rutin setiap tahun.
“Kami punya program rutin sendiri untuk pelayanan dokumen-dokumen kependudukan yaitu pelayanan publik dan dokumen kependudukan. Pelayanan massal dilakukan di kantor hingga turun kampung dan distrik,” ujarnya.
Ia berharap dengan kehadiran berbagai program bantuan pemerintah, kesadaran masyarakat Asmat untuk mengurus dokumen kependudukan semakin membaik.
“Selain itu kami melakukan sosialisasi di distrik dan kampung sehingga warga menyadari betapa pentingnya memiliki dokumen kependudukan,” kata dia.
Di tempat terpisah, Ketua Sekber Bangga Papua Asmat Hallason Frans Sinurat mengatakan bahwa program Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera Papua (Bangga Papua) berdampak positif terhadap masyarakat. Salah satunya ialah warga semakin sadar mengurus administrasi kependudukan.
“Program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Sebelumnya mungkin warga enggan. Tapi dengan adanya dana bantuan, mereka termotivasi untuk mengurus KTP, kartu keluarga, akte lahir dan sebagainya,” kata Frans. (*/adv)
