Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta semua pihak mengikuti aturan berlaku kaitannya dengan pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang kini tengah menjadi polemik.
"Sementara ini tengah berproses untuk pelantikan Ketua DPRP tersebut di mana Surat Keputusan (SK)-nya sudah ditandatangani pada Selasa malam (10/12)," kata Lukas di Jayapura, Kamis.
Menurut Lukas, meskipun pada waktu pelantikan diperkirakan dirinya tidak berada di tempat karena harus berada di Selandia Baru, namun pihaknya berharap pelantikan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Siapa pun yang menjadi Ketua DPRP ke depan, tidak usah dipersoalkan," ujarnya.
Dia menjelaskan rencananya yang akan menghadiri acara pelantikan Ketua DPRP definitif tersebut adalah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengingat dirinya tengah berada di Selandia Baru.
Sebelumnya, Fraksi Bangun Papua yaitu Partai PKB, PPP dan Garuda serta fraksi yang lain di DPR Papua mendorong sosok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang belum dilantik hingga kini harus merupakan Orang Asli Bumi Cenderawasih (OAP).
Anggota DPRP dari Fraksi PPP Nason Uti mengatakan sejumlah fraksi bersama pihaknya mendorong agar OAP diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan di jajaran legislatif.
"Pemberdayaan orang asli Papua ini salah satunya adalah memberikan kesempatan di bidang politik yakni menjadi Ketua DPRP," katanya.
Sekadar diketahui, 55 anggota DPRP masa jabatan 2019-2024 sudah dilantik sejak 31 Oktober 2019 namun hingga kini pimpinan lembaga legislatif ini belum juga dilantik sehingga menjadi polemik.
Berita Terkait
DPRP minta masyarakat hormati karya eks Gubernur Papua Lukas Enembe
Kamis, 28 Desember 2023 2:14
DPR Papua siapkan kajian Perdasus provinsi olahraga
Minggu, 1 Oktober 2023 12:17
DPR Papua berupaya galeri UMKM hadir di TMII Jakarta
Sabtu, 2 September 2023 12:36
Polresta Jayapura Kota lidik terbakarnya 12 unit kendaraan DPRP Papua
Rabu, 23 Agustus 2023 18:06
Pemprov Papua harap DPRP segera sidang APBD perubahan TA 2023
Kamis, 6 Juli 2023 14:09
DPRP dorong penerbitan peraturan perlindungan kawasan hutan Mangrove
Kamis, 15 Juni 2023 14:48
KPU Papua: Alokasi kursi DPRP Papua Selatan sebanyak 35 legislator
Jumat, 10 Maret 2023 17:46
Puluhan guru P3K Papua datangi DPRP karena belum terima honor
Senin, 12 Desember 2022 20:55