Rejang Lebong (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan penyelenggara Pemilu di daerah itu dipanggil Kementerian Polhukam lantaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang belum selesai.
Ketua KPU Rejang Lebong Restu S Wibowo di Rejang Lebong, Senin, mengatakan selain pihaknya yang dipanggil oleh Kemenkopolhukam juga pihak Bawaslu Rejang Lebong serta bupati dan DPRD setempat.
"KPU Rejang Lebong menerima undangan dari Kemenkopolhukam yang isi undangan terkait rapat kordinasi untuk penyelesaian NPHD Pilkada serentak 2020," ujar dia.
Pemanggilan penyelenggara Pemilu, DPRD, bupati dan OPD terkait lainnya itu kata dia, tertanggal 30 Januari 2020. Pemanggilan oleh Kemenkopolhukam ini dilakukan terhadap 13 daerah di Tanah Air yang masih bermasalah dengan NPHD.
Pertemuan itu sendiri akan dilakukan oleh pihak Kemenkopolhukam pada Jumat (7/2) nanti, di mana undangan rakor itu selain ditujukan ke KPU, Bawaslu, Sekda Kabupaten Rejang Lebong, ketua DPRD, ketua badan anggaran (Banggar) di DPRD serta kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara persis apa yang akan dibahas dalam rakor itu nantinya, namun kemungkinan besar terkait penegasan nomenklatur perubahan di NPHD karena sebelumnya KPU Rejang Lebong telah mengajukan penambahan anggaran.
Sebelumnya, KPU Rejang Lebong yang mengajukan penambahan anggaran Rp2,4 miliar dari yang disetujui dalam NPHD sebesar Rp18,5 miliar.
Sedangkan untuk Bawaslu Rejang Lebong di dalam NPHD yang sebelumnya ditengahi oleh Kemendagri disetujui sebesar Rp9,5 miliar, kemudian dalam pengesahan APBD Rejang Lebong 2020 hanya dikabulkan Rp5,5 miliar.***2***
Berita Terkait
Pemkot Jayapura tandatangani NPHD pengamanan untuk pilkada 2024
Senin, 22 April 2024 19:42
Pemkab Sarmi pastikan bayar 60 persen hibah ke KPU-Bawaslu APBD induk
Rabu, 10 Januari 2024 2:44
KPUD Kabupaten Jayapura pastikan tahapan Pilkada 2024 berjalan lancar
Senin, 13 November 2023 15:29
Pemkab Jayapura dan KPUD tandatangani NPHD sukseskan Pemilu 2024
Sabtu, 11 November 2023 14:42
Pemkab Jayapura pastikan bulan ini untuk penandatanganan NPHD dengan KPUD
Rabu, 8 November 2023 9:53
Penjabat Gubernur Papua Ridwan minta tujuh kabupaten tanda tangan NPHD
Kamis, 2 November 2023 15:20
KPU Papua: Biaya Pilkada ada di APBD kabupaten/kota
Kamis, 2 November 2023 14:19
Ketua KPU Papua: Baru dua kabupaten sudah menandatangi NPHD pemilu
Kamis, 2 November 2023 10:31