Tuntutan itu disampaikan para mahasiswa dan pelajar eksodus saat menggelar unjuk rasa damai di Kantor Bupati Mimika di Timika, Senin.
"Kembalikan kami, pelajar dan mahasiswa, ke kota studi sesuai keinginan kami," demikian salah satu butir tuntutan mahasiswa dan pelajar eksodus yang dibacakan oleh Iseli Magal.
Selanjutnya para mahasiswa dan pelajar eksodus ini juga mendesak Pemkab Mimika bersama pemangku kepentingan terkait lainnya segera membangun sebuah lembaga Perguruan Tinggi berstandar internasional di Kabupaten Mimika untuk memajukan SDM warga asli Papua.
Di samping itu, mereka juga menuntut Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia, dan LPMAK membiayai pendidikan generasi muda Papua hingga ke luar negeri.
Jika beberapa tuntutan tersebut tidak ditanggapi secepatnya, para mahasiswa dan pelajar eksodus mengancam akan menutup operasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika serta membatalkan penyelenggaraan PON XX Papua di Timika.
Aspirasi para mahasiswa dan pelajar eksodus selanjutnya diserahkan kepada Pemkab Mimika yang diterima oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Marthen Paiding.
Marthen Paiding mengatakan akan meneruskan aspirasi para mahasiswa dan pelajar eksodus tersebut kepada Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob selaku Ketua Tim Sosialisasi bersama dengan Pemkab Mimika dan LPMAK menyikapi kasus eksodus besar-besaran mahasiswa dan pelajar dari berbagai kota studi setelah peristiwa yang dialami oleh mahasiswa Papua di Kota Surabaya pada Agustus 2019.
"Terima kasih karena mahasiswa dan pelajar sudah menyampaikan aspirasi dengan baik, sopan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan semua pihak," kata Marthen.
Berdasarkan laporan dari Posko mahasiswa dan pelajar eksodus Kabupaten Mimika, jumlah mahasiswa dan pelajar asal Kabupaten Mimika yang eksodus lebih dari 900 orang.
Sekitar 30-an mahasiswa telah kembali ke kota studi mereka di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Sebagian lagi telah kembali ke kota studi dengan biaya sendiri atau ditanggung orang tua. Sementara sebagian besar masih memilih bertahan di Timika.
Mahasiswa dan pelajar tersebut selama ini menempuh perkuliahan dan studi dengan mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari LPMAK, lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia.
Sejak mereka memutuskan kembali ke Timika, LPMAK langsung menghentikan pemberian bantuan beasiswa karena pulang atas kemauan sendiri.*
