Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Jepang melalui program Official Development Assistance (ODA) Japan International Cooperation Agency (JICA) berkomitmen penuh mendukung pengembangan fasilitas penunjang program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor,Papua.
Pada tahun 2020 pemerintah Jepang telah mengelontorkan bantuan dana hibah berkisar Rp27 miliar untuk membiayai proyek sektor perikanan dan kelautan di wilayah SKPT Biak mulai dibangun diawal bulan Maret 2020.
Dari data diperoleh ANTARA, program hibah pemerintah Jepang untuk pembangunan pasar ikan Bosnik distrik Biak Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp12 miliar.
Sedangkan sektor perikanan dan kelautan bantuan hibah Jepang adalah program revitalisasi pasar ikan Fandoy dan dermaga mini untuk perahu nelayan dengan kapasitas 3 gros ton telah digelontorkan anggaran mencapai sebesar Rp14 miliar.
Program bantun hibah Jepang untuk membangun SKPT sesuai Keputusan Menteri Perikanan Nomor 4 tahun 2019 program bantuan hibah Jepang tersebar di 6 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) diantaranya Biak, Moa, Morotai, Natuna, Sabang, dan SKPT Saumlaki, Provinsi Maluku.
Duta Besar Jepang Ishii Masafumi saat berkunjung ke Biak, Kamis mengatakan, Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia terus meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang, termasuk dalam mendorong percepatan pembangunan sektor perikanan dan kelautan melalui SKPT Biak.
Dubes Ishii Masafumi menegaskan, Pemerintah Jepang sanbgat mendukung upaya pembangunan pasar ikan Fandoi dan pasar ikan Bosnik sebagai pasar ikan yang bersih dan sehat.
"Harapan kami bersama kedepan pasar ikan ini terus dikembangkan dan mendistribusikan ikan dalam jumlah besar sehingga menopang kegiatan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Biak Numfor,"ungkap Dubes Jepang Ishii Masafumi yang ikut memperkenalkan program kelautan dan perikanan di SKPT Biak bersama Bupati Herry Ario Naap.
Dubes Ishii Masafumi mengharapkan, dengan bantuan program bantuan Jepang di sektor kelautan dan perikanan akan mempererat hubungan bilateral antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua serta pemkab Biak Numfor.
"Saya mewakili pemerintah Jepang sangat berterima kasih dengan program kerjasama ini, ya bantuan pemerintah Jepang untuk sektor perikanan dan kelautan diharapkan meningkatkan perekonomian warga lokal,"harap Dubes Ishii Masafumi saat berkunjung ke Biak Numfor.
Apresiasi Pemkab Biak
Bupati Kabupaten Biak Numfor Herry Ario Naap memberikan apresiasi atas dukungan nyata pemerintah Jepang melalui Jica dalam mendorong peningkatan fasilitas penunjang SKPT Biak di sektor perikanan dan kelautan.
Jajaran Pemkab Biak Numfor, menurut Bupati Herry Naap, sangat berterima kasih adanya program bantuan hibah dari pemerintah Jepang melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya pengembangan fasilitas penunjang di SKPT Kabupaten Biak Numfor.
"Pemkab Biak dan masyarakat Biak Numfor sangat berharap pemerintah Jepang secara berkesinambungan ikut mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata dan perikanan serta budaya memelihara situs peninggalan perang dunia II di Biak,"harap Bupati Biak Herry Naap.
Bupati Herry Naap mengakui, jika memungkinkan ada kebijakan dari Pemerintah Jepang untuk membuka layanan penerbangan langsung rute Biak ke Jepang sehingga masyarakat neegeri sakura Jepang yang ingin mengunjungi pulau Biak aksesnya lebih mudah dan cepat.
Apalagi fasilitas bandara Internasional Frans Kaisiepo Biak, menurut Bupati Herry Naap, sangat panjang sehingga dapat didarati pesawat jenis apapun.
"Bandara Frans Kaisieopo Biak juga memiliki kelengkapan sarana prasarana penerbangan sipil di wilayah Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia,"ungkap Bupati termuda di Papua itu.
Bupati Herry Naap menyampaikan, salam hormat dari masyarakat dan Pemkab Biak Numfor untuk Kaisar Jepang dan masyarakat Jepang.
"Pemerintah daerah dan dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor sangat menjaga sejarah peninggalan perang dunia II khususnya yang terkait dengan Jepang seperti goa Jepang dan monumen perang dunia II Paray yang menyimpan kenangan masa lalu Jepang tetap terjaga di Biak,"katanya.
Tingkatkan pendapatan nelayan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Perpmen-KP/2015 tentang pedoman pembangunan kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.
Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu(SKPT) di Pulau-Pulau Kecildan Kawasan Perbatasan merupakan acuan bagi satuan kerjadi lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanandankementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terintegrasi di setiap lokasi SKPT
Sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan bangsa. Pada Tahun 2014 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)perikanan mencapai 6,97 persen jauh melebihi pertumbuhan PDB nasional yang hanya 5,1 persen.
Meningkatnya kontibusi perikanan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² yang terdiri atasluas laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi dan luas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)Indonesia 2,55 juta kilometer persegi.
Kecenderungan peningkatan ini sesungguhnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pulau-pulau kecil atau kawasan perbatasan.
Potensi pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan di Indonesia yang begitu besar sesungguhnya dapat didayagunakan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain kemiskinan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan masih sangat tinggi dibandingkan dengan mainland, oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah serta kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat.
Pembangunan yang dilaksanakan saat ini dinilai belum mencapai hasil yang optimal, sehingga berakibat pada lambatnya proses pendayagunaan pulau-pulau kecildan/atau kawasan perbatasan.
Adapun beberapa faktor penyebabnya, antara lain lokasi pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan yang terisolir, ketidakmampuan kegiatan/usaha di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasanuntuk mencapai skala ekonomi.
Sedangkan kendala lain, adalah pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan, dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan masih sangat rendah.
Serta penyebab lain terjadinya kerusakan lingkungan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang masih rendah disebabkan karena kegiatan belum bersifat programatik melainkan masih parsial, sehingga penyelesaian permasalahan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan belum signifikan.
Sebagai contoh, hasil tangkapan nelayan yang jumlahnya sangat banyak belum memberikan manfaat yang besar karena lokasi pasar yang sangat jauh, kualitas rendah,dan tidak punya nilai tambah produk karena ketiadaan sarana yang berfungsi sebagai depot logistik perikanandan pengolahan hasil perikanan.
Salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mewujudkan Visi dan Misi KKP yaitu Kedaulatan, Keberlanjutan,dan Kesejahteraan adalah melakukan implementasi program pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) berbasis pulau-pulau kecil atau kawasan perbatasan secara terintegrasi dan menyeluruh.
Dengan penekanan pada pembangunan sarana dan prasarana penunjang serta sistem pengelolaan sumberdaya perikanan, yang tidak hanya bertumpu pada penguatan sektor hilir (pengolahan), tetapi juga pada sektor hulu (penyediaan bahan baku perikanan).
Program SKPT ini mengarah pada optimalisasi usaha penangkapan ikan,pembudidayaan ikan, usaha tambak garam, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan akan mendapatkan keuntungan ekonomi (margin ekonomi) yang tinggi bagi nelayan lokal setempat.
Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya di pulau-pulau kecil atau kawasan perbatasan yang merupakan bagian dari SKPT yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
Pembangunan SKPT berbasis pulau-pulau kecil atau kawasan perbatasan merupakan penggerak utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, karena mengintegrasikan kegiatan di hulu dan hilir serta kelembagaan dalam suatu proses pembangunan kelautan dan perikanan.
Potenai sumber daya perikanan dan kelautan di pulau Biak yang berada di pesisir perairan Pasifik sangat kaya dan beragam sehingga melalui program SKPT Biak diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan pasar.
Melalui program SKPT Biak diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan nelayan lokal di wilayah Iimur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Papua yang dipimpin Bupati Herry Ario Naap telah menetapkan program pariwisata perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan untuk mewujudkan Biak religius berkarakter dan berbudaya 2019-2024.
