Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis laporan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjudul "Bangkit untuk Indonesia Maju" yang berisi capaian dari lima arahan strategis pemerintah.
Lima arahan menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur itu terdiri dari:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.
"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis. Lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam pengantar laporan tersebut.
1. Membentuk Manusia Tangguh
KSP dalam laporannya menyatakan pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Waktunya hanya satu generasi saja untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global.
Proses itu dilakukan sejak dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah. Hindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak, ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental juga disiapkan, begitu pun sekolah vokasi, orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi, penciptaan ekosistem lapangan kerja mendorong daya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia.
Kualitas manusia Indonesia (Indeks Pembangunan Manusia) dari tahun ke tahun mencatatkan pertumbuhan yang kian membaik. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya.
Pekerjaan rumah terbesar pemerintah dalam menyiapkan SDM adalah menurunkan tingkat "stunting" di Indonesia. Pencegahan stunting dimulai dari persiapan calon ibu hingga menjaga perkembangan bayi agar kualitas hidup anak Indonesia lebih baik sehingga puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 tidak terbuang sia-sia.
Selanjutnya pemerintah juga berupaya meningkatkan skor PISA (Programme for International Student Assessment) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika. Reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah mulai dilakukan.
Merdeka Belajar dilakukan agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan. Di tingkat kuliah, Merdeka Belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel serta adaptif dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerintah menyediakan bantuannya dengan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk siswa SD diberikan untuk 10,3 juta (Rp450 ribu/tahun), untuk siswa SMP bagi 4,6 juta pelajar (Rp750 ribu/tahun), untuk siswa SMA/SMK bagi 3,2 juta pelajar (Rp1 juta/tahun) dan KIP Kuliah Rp200 ribu.
Pemerintah juga berupaya merekatkan vokasi dengan dunia kerja. Ada 14.084 SMK yang melakukan kerja sama, sebanyak 272.788 jalinan kerja sama antara SMK dengan industri dan 190.842 industri menjadi mitra SMK di 87 bidang usaha.
Kemudian pemerintah juga menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Pendaftar Kartu Pra Kerja mencapai 34,1 juta orang dengan target penerima 5,6 juta orang dan anggaran terserap mencapai Rp19,8 triliun untuk 2.055 pelatihan yang tersedia.
"Selain sebagai program, Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir. Di masa pandemi, Kartu Prakerja didesain menjadi 'semi bansos'," demikian disebutkan dalam laporan tersebut.
Pemerintah pusat dan daerah juga bergotong royong mensubsidi iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Peserta Bukan Pekerja (BP) selanjutnya pemerintah menyiapkan portal kesehatan berbasis keluarga bernama M-Health yang sudah mencapai 48,3 keluarga terdaftar.
Setiap keluarga mendapatkan notifikasi status kesehatannya, dengan 12 indikator. Melalui portal ini, akses keluarga terhadap indikator kesehatan dapat diperoleh dalam genggaman tangan.
2. Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan
Pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa pembangunan infrastruktur untuk sementara mengalami penundaan, salah satunya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) namun pembangunan infrastruktur tetap berlanjut.
Pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis.
Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen tapi dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.
Pemerintah selanjutnya melakukan konektivitas pangkas biaya logistik. Hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar.
Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.
Selanjutnya dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir mengingat Indonesia memiliki 17.000 pulau untuk menurunkan jurang perbedaan atau disparitas harga barang daerah terluar, terisolir, dan tertinggal sehingga perekonomian berangsur tumbuh.
Masih ada program tol laut sekelas "backbone" yang sudah digarap sejak 2015.Tol laut ini dapat digunakan kapal berkapasitas besar demi menekan disparitas harga barang antara Pulau Jawa dan daerah terluar, terisolir, dan tertinggal dengan muatan tol laut sudah mencapai 245.378 ton di 20 trayek.
Pemerintah selanjutnya mendorong Energi Berkeadilan dengan membangun smelter, memperpaharui kilang-kilang minyak.
Presiden Jokowi juga disebut mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas itu dilakukan dengan mengurangi jatah pemerintah.
Selanjutnya dilakukan percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Targetnya pada 2025 penggunaan EBT mencapai 23 persen.
3. Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati
Pandemi COVID-19 memang memukul perekonomian dunia. Indonesia pun terdampak, meski dangkal. Kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen.
Angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.
COVID-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan, pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang, angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.
Dengan cadangan devisa 135,15 miliar dolar AS (September 2020), pemerintah masih mampu membiayai impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 9,1 bulan. Rentang waktu tersebut lebih dari tiga kali lipat di atas standar internasional.
Pemerintah masih terus mewaspadai cadangan devisa yang dimiliki dengan mempersiapkan potensi di sektor pariwisata melalui lima destinasi super prioritas yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang
Rasio utang pemerintah yang kurang dari 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan pengelolaan utang dengan prinsip kehati-hatian. Rating utang ini menunjukkan Indonesia masih layak sebagai tujuan investasi.
Sinyal perbaikan kondisi ekonomi kedepan mulai tampak dari perbaikan indikator Purchasing Manager Index di bidang manufaktur (47,2 persen pada September 2020) dan Indeks Keyakinan Konsumen (83,4 pada September 2020).
Pemerintah juga memberi perhatian besar pada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan ditengah krisis.
Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM. Pemerintah mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital. UU Cipta Kerja diajukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan membuka lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus memberi kemudahan dalam perizinan UMKM.
Sementara lembaga pangan dunia (FAO) mengeluarkan peringatan potensi kelangkaan pangan dunia dampak pandemi COVID-19 di masa mendatang. Pemerintah bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan dengan membenahi statistik pangan dengan kerangka sampel area, perluasan area tanam baru dan inisiasi "Food Estate".
4. Jalan Terjal Reformasi Birokrasi dan Regulasi
Reformasi birokrasi tidak hanya pola pikir tapi juga pada etos kerja. Tidak semata berorientasi pada proses tetapi juga hasil. Tidak sekedar "sent" tapi "delivered". Kuncinya adalah kecepatan melayani, memberikan izin.
Reformasi Birokrasi dilakukan seiring dengan Reformasi Regulasi. Penyederhanaan regulasi di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemerintah menerobos penghalang yang membuat dunia usaha sulit bertumbuh di Indonesia karena banyaknya aturan yang saling tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi izin yang berpotensi korupsi.
"Omnibus law menjadi solusi mengurai keruwetan aturan. Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya, meringkas 79 UU dan menyatukan 11 klaster menjadi satu aturan. Metode omnibus law diharapkan jadi obat yang 'cespleng' menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspiratif," demikian disebutkan dalam laporan tersebut.
Pemerintah juga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien.
Eselon disederhanakan hanya dua level saja. Perannya digantikan jabatan fungsional yang menghargai kompetensi. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja. Terjadi de-eselonisasi 28.801 jabatan struktural dengan pemangkasan 27 lembaga non-struktural.
Seiring dengan transformasi digital, kini segala urusan semakin mudah dengan Dilan atau Digital Melayani. Dilan memangkas jalur yang ruwet akibat prosedur berbelit dan maraknya praktik pungli.
Namun tetap butuh kolaborasi antar kementerian dan lembaga, pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan strategi besar pencegahan korupsi.
Sektor yang rentan korupsi yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pandemi menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan yang cepat, produktif, efisien dan akuntabel.
5. Meneguhkan Kembali Indonesia sentris
Pemerintah memastikan pembangunan harus berjalan di segala sektor hingga terwujudnya keadilan yang merata. Daerah pinggiran menjadi prioritas.
Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Presiden Jokowi bahkan menunjuk Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
Pada 2015, ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah. Sejumlah inovasi dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya dengan mendekatkan produsen di daerah tertinggal dengan konsumen di seluruh Indonesia dengan transformasi digital.
Saat ini, sudah ada 8.876 produk telah terjual lewat "market place", dan telah dibangun 84 pusat layanan bisnis "online".
Pemerintah juga menetapkan lima sektor prioritas untuk mewujudkan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon sesuai Paris Agreement 2015. Lima sektor itu adalah kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, serta adaptasi dampak perubahan iklim.
Sudah lebih dari 3,47 juta hektar lahan gambut dipulihkan. Tutupan lahan di daerah tangkapan air sepanjang DAS Citarum meningkat menjadi 77,3 ribu hektar. Pada 2020, Indonesia mendapatkan komitmen dari dunia internasional sebesar 12,01 juta dolar AS dari Green Climate Fund dan 56 juta dolar AS dari pemerintah Norwegia.
Perhatian serius bagi penyandang disabilitas juga tidak berkurang, salah satunya dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas. Pembentukan komisi ini merupakan amanat UU tentang Penyandang Disabilitas.
Kini, melalui Perpres No 68 tahun 2020, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan para penyandang disabilitas yang berjumlah 108.863 orang pada 2019.
Toleransi dan kerukunan sebagai modal sosial kebangsaan yang terus dijaga. Tidak ada lagi orang Indonesia, yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia, yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain.
Optimisme membangun Indonesia dari desa dilakukan melalui Dana Desa (DD). Program ini mampu menurunkan persentase kemiskinan menjadi 12,6 persen dalam lima tahun terakhir.
Pemanfaatan dana desa dirasakan masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.
Presiden Joko Widodo selama lima tahun memerintah juga sudah berkunjung 12 kali ke Papua untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua.
Pada periode kedua pemerintahan, pendekatan kesejahteraan menjadi garda depan. Penerbitan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat juga memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua terlaksana.
Kerangka baru Papua berupa: percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup serta reformasi birokrasi.
"Justru dalam situasi krisis seperti inilah, Presiden Joko Widodo menyerukan kebangkitan baru. Targetnya bukan hanya lepas dari pandemi, tapi membuat lompatan kemajuan di segala sektor. Mumpung peta global lagi dinamis akibat pandemi di mana negara-negara besar di dunia mengalami kemunduran," demikian disampaikan dalam penutup laporan KSP tersebut.
