Timika (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jhon Wempi Wetipo menyebut ruas jalan Trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua dengan panjang sekitar 70 kilometer akan segera diaspal tahun ini.
Ditemui Antara di Timika, Sabtu, Wempi Wetipo mengatakan panjang jalan Trans Papua yang sudah dikerjakan mencapai 3.500 Km.
"Yang tersisa itu sekitar 70 Km yang belum kita buka. Ada beberapa ruas baru juga yang akan kita buka. Sekarang konektivitas di Papua dan Papua Barat sudah dilakukan hampir 90 persen," jelasnya.
Menurut Wamen PUPR, salah satu ruas jalan Trans Papua yang akan dikerjakan itu yakni rute yang menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat menuju Kabupaten Nabire di Provinsi Papua.
Ruas jalan itu, katanya, sebetulnya sudah tersambung, hanya saja belum diaspal. "Pengaspalan ruas jalan Mame Windesi segmen 1, segmen 2 dan segmen 3 akan dilakukan tahun ini. Proses lelangnya sudah selesai. Diharapkan bulan Agustus nanti kita akan melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI di kawasan perbatasan Provinsi Papua dan Papua Barat," kata Wempi Wetipo.
Meski sebagian besar ruas jalan Trans Papua sudah terhubung, namun khusus untuk rute pantai utara (pantura) dari Nabire menuju Jayapura belum dikerjakan karena berbagai kendala.
"Ruas jalan dari Nabire menuju Jayapura yang melalui Waropen masuk sampai Sarmi itu sama sekali belum terhubung karena harus melalui kawasan hutan bakau. Untuk membangun jalan di rute tersebut investasinya sangat mahal," kata Wempi Wetipo.
Menyikapi kondisi itu, Kementerian PUPR tengah merancang akses jalan dari Nabire melalui pegunungan tengah Papua menuju Kabupaten Mamberamo Raya dan selanjutnya memotong ke arah utara menuju Sarmi hingga Jayapura.
"Sekarang kami lagi menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalan di pantura Papua itu," jelas Wempi Wetipo.
Dalam kunjungan kerja selama tiga hari di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Wamen PUPR melakukan pertemuan dengan manajemen Freeport untuk membahas pemanfaatan pasir sisa tambang atau tailing untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan Papua Barat.
Pemanfaatan tailing Freeport yang jumlahnya sangat besar dan kini diendapkan di kawasan dataran rendah Mimika itu dipandang sebagai langkah atau terobosan penting guna mempercepat konektivitas jalan di Papua dan Papua Barat baik yang menghubungkan antarkabupaten maupun antarprovinsi sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo.
