Jayapura (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menyebutkan dalam pertemuan beberapa waktu lalu pihak world bank (Bank Dunia) berencana akan membantu memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini dikarenakan telah terjadi pemekaran tiga provinsi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo di Jayapura, Senin, mengatakan penyusunan RTRW seharusnya sudah selesai namun dikarenakan adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sehingga harus dilakukan pendataan ulang.
“RTRW kami tahun lalu sudah jadi, namun ada pemekaran dan berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu di Jakarta dengan badan pertanahan disana sehingga harus diubah,” katanya.
Menurut Yohanis, untuk itu sesuai undang-undang maka Pemprov Papua harus menyusun ulang kembali.
“Karena kami sisa delapan kabupaten dan satu kota pastinya akan cepat selesai selain itu juga tinggal mengurangi dengan wilayah yang sisanya,” ujarnya.
Dia menjelaskan RTRW merupakan bagian dari rencana umum dan merupakan turunan serta merujuk dari peraturan yang lebih tinggi, yakni rencana pembangunan, baik lingkup nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“RTRW juga merupakan dasar perumusan kebijakan pemanfaatan ruang, baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya lagi.
Dia menambahkan selain membahas mengenai RTRW, Bank Dunia juga membahas mengenai program prioritas lainnya seperti penanganan stunting, salah satunya yang akan didukung, kemudian dalam sektor pertanian, perikanan dan pengembangan potensi lainnya di Papua.
“Bank Dunia ingin melanjutkan kerjasama dengan Pemprov Papua melalui pemerintah pusat. Jadi akan ada program dari pusat yang dikerjakan di Papua dengan dukungan dari Bank Dunia,” ujarnya lagi.
