Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pempro) Papua meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat khususnya yang bergerak di sektor ekonomi terus melakukan pemantauan pergerakan inflasi selama 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri Agus Yudianto di Jayapura, Jumat, mengatakan arahan yang disampaikan ini merupakan pesan dari Penjabat Gubernur Papua serta hasil rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Berdasarkan hasil rapat dengan Mendagri pada Rabu (3/1) lalu kami diminta terus melakukan pemantauan pergerakan inflasi,” katanya.
Menurut Jeri, di mana momen memasuki tahun politik dan menjelang bulan puasa sehingga pemantauan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi.
“Untuk itu kami juga berharap kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar melakukan pemantauan bersama dengan begitu inflasi di Provinsi Papua tetap stabil seperti saat ini,” ujarnya.
Dia menjelaskan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Inflasi Provinsi Papua pada Desember 2023 tercatat 1,65 persen tentunya ini di atas rata-rata angka secara nasional yang mana ada beberapa komoditas penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2023 di Papua yang perlu terus mendapat perhatian.
“Seperti beras, rokok kretek filter, cabai rawit, rokok putih dan bawang putih sementara untuk penyumbang deflasi adalah ikan ekor kuning , bawang merah, ikan kembung, ikan cakalang dan ikan tuna,” katanya.
Dia menambahkan, khusus pada Desember 2023 inflasi di sumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi.
“Dan khusus kelompok transportasi mengalami tekanan harga yang didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat terhadap angkutan udara selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,” ujarnya.
