Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk klaster logistik dalam penanggulangan bencana sesuai amanat peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2022.
Kepala Pelaksana BPBD Papua Melianus Awui di Jayapura, Jumat, mengatakan dalam pembentukan tersebut pihaknya melibatkan stakeholder terkait sehingga dalam pendistribusian bantuan kepada korban bencana menjadi lebih mudah.
“Kami tidak bisa kerja sendiri, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk membantu,” katanya.
Menurut Melianus, klaster logistik yang dibentuk hari ini bertujuan mengoptimalkan manajemen tugas di lapangan dan memastikan penanganan bencana yang efektif.
“Pada pertemuan perdana ini kami sedang membahas tugas-tugas klaster logistik mencakup manajemen, peralatan, dan penanganan darurat saat bencana terjadi,” ujarnya.
Karena dalam penanganan bencana berskala besar, kata dia, Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, dan logistik, sangat penting. Oleh karena itu pembentukan klaster logistik ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak.
“Bencana adalah masalah kemanusiaan yang membutuhkan penanganan bersama, memang terkait kecukupan sumber daya sebenarnya kami masih terus berusaha mengelola yang ada sebaik mungkin, dan bekerja dengan maksimal sembari mempersiapkan kebutuhan,” katanya.
Dengan adanya kolaborasi tersebut ia berharap dapat memberikan bantuan yang lebih optimal kepada masyarakat yang terkena bencana, sehingga meminimalisir terjadinya risiko.
Sebelumnya telah dilakukan pertemuan pembentukan klaster logistik dengan melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua, Dinas Satpol PP, Pelindo, PT Angkasa Pura, Perum Bulog Papua dan Papua Barat, UNICEF, Basarnas, PMI Provinsi Papua, LPBI-NU, Baznas Provinsi Papua, PT Pos Indonesia, Rumah Zakat Papua, Muhammadiyah Disaster Management Center, TVRI Papua, dan ANTARA Papua yang bertempat di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, pada Jumat.
