Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan jajaran Pemprov Papua Selatan beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mewaspadai potensi konfli terjadi selama di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
"Upaya mitigasi sejak dini monitor potensi kerawanan pilkada perlu dilakukan untuk menghindari tindakan dapat ganggu pesta demokrasi. Ada beberapa elemen yang sangat-sangat punya peran penting kita sukseskan pilkada serentak secara baik.Yang pertama KPU," kata Ribka di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan peran Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sangat vital menyukseskan pilkada.
Ribka mengapresiasi langkah penyelenggara pemilu menyelesaikan distribusi logistik pilkada.
Ia berharap persiapan dilakukan semua pihak menyukseskan Pilkada di Papua Selatan akan mampu membuat situasi semakin kondusif.
Papua Selatan ini, menurut kami daerah yang sangat aman dengan tingkat kabupaten boleh kita katakan (jumlahnya) sedikit sehingga Papua Selatan bisa menjadi contoh," ujarnya.
Ribka minta ASN Provinsi Papua Selatan bersikap netral dan jika ada ASN terbukti tak netral diberi sanksi sesuai ketentuan hukum berlaku.
Wamendagri Ribka minta para tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua Selatan dukung gelaran pilkada berjalan aman,damai dan lancar.
"Bagaimana kita ajak komponen masyarakat, Tomas dan tokoh agama. Terima kasih sudah hadir forum ini salah satu kekuatan kita penyelenggaraan pilkada secara baik," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendagri ajak Papua Selatan waspadai potensi konflik selama pilkada
Berita Terkait
Mendagri lantik Ramses Limbong Penjabat Gubernur Papua
Senin, 5 Agustus 2024 20:05
Kemendagri tinjau kesiapan Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Senin, 5 September 2022 22:39
Presiden Joko Widodo ancam buka kementerian dan pemda pembeli barang impor
Jumat, 25 Maret 2022 9:39
Kementerian Kominfo harapkan konten game dalam negeri terus tumbuh
Selasa, 19 Oktober 2021 16:17
Presiden Jokowi: Bila stok dalam negeri cukup, persilakan ekspor beras
Sabtu, 14 Agustus 2021 13:51
Khawatir varian baru COVID-19, Arab Saudi perpanjang lagi larangan masuk
Senin, 28 Desember 2020 14:28
Jaksa Agung: Kejaksaan gunakan data Dukcapil dengan selektif untuk penegakan hukum
Kamis, 6 Agustus 2020 16:32
Kemendagri: Layanan E-KTP dan Dukcapil masih buka beroperasi 22 Mei
Kamis, 21 Mei 2020 5:19