Jayapura, Papua (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) menargetkan administrasi pekerjaan di atas Rp10 miliar selesai pada Mei 2025, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan dampak dari program pemerintah.
Kepala BLPBJ Provinsi Papua Debora Salosa di Jayapura, Senin, mengatakan target tersebut sesuai arahan dari Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
"Meski saat ini kondisi pemerintah sedang melakukan efisiensi, namun paket-paket yang berada di rancangan umum pengadaan (RUP) harus tetap dijalankan," katanya.
Menurut Debora, paket-paket yang ada di RUP dengan nilai pekerjaan di atas Rp10 miliar itu tidak banyak, hanya di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) saja, sehingga harus mulai diperhatikan oleh instansi tersebut.
"Karena ini proses pengadaan bersumber di APBD induk, sehingga harusnya lebih cepat selesai, itu lebih baik," ujarnya.
Dia menjelaskan seperti pekerjaan fisik, pengadaan barang, jasa konstruksi, dan konsultan, semua harus dituntaskan proses pengadaan barang yang dananya bersumber dari APBD Induk 2025.
"Yang baru selesai itu distribusi beras, di mana saat ini kami menunggu surat penetapan di Kakanwil Kementerian Keuangan dan setelah itu, beras didistribusikan," katanya.
Dia menambahkan karena pekerjaan di RUP tidak banyak, maka pihaknya berharap pimpinan instansi dengan belanja modal yang cukup besar, bisa menyiapkan data untuk timeline-nya.
