Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di kota itu akan berjalan objektif, transparan, akuntabel,berkeadilan dan tanpa diskriminasi dengan begitu dapat mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura, Minggu mengatakan hal ini dikarenakan adanya komitmen bersama dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua.
"Pada Selasa (27/5) kami telah melakukan penandatanganan pakta integritas SPMB 2025 sebagai langkah upaya pemerintah dalam mencegah pungutan liar dan jalur titipan yang marak terjadi," kayanya.
Menurut Rustan, penandatangan pakta integritas tersebut juga sebuah komitmen bersama dan harus menjadi perhatian bagi semua.
"Kami juga telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah negeri mulai dari tingkat Paud hingga SMA/SMK di Kota Jayapura untuk tidak memungut biaya apapun selama proses SPMB," ujarnya.
Dia menjelaskan apa yang telah dilakukan ini sebagai langkah awal baik untuk melakukan penerimaan siswa baru secara transparan ,akuntabel objektif dan non diskriminasi tujuan agar panitia penerima siswa baru terutama kepala sekolah melaksanakan aturan tersebut sehingga menjamin tidak ada lagi pungutan.
"Jika ada ketahuan sekolah negeri yang melanggar akan dikenakan sanksi berat, kepada para orang tua agar memperhatikan hal tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan menurut data dinas pendidikan Kota Jayapura pada 2025/ sebanyak 89 sekolah terdiri dari 49 sekolah SMP dan 40 sekolah SMA/SMK bakal melaksanakan SPMB secara online.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong mengatakan penandatangan pakta integritas ini untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan objektif, transparan dan akuntabel dengan begitu meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.
"Pelaksanaan SPMB tahun in sudah diakomodir banyak karena sudah ada domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi. Itu kita sudah sesuaikan dengan spesifik daerah mudah-mudahan tahun ini tidak ada pelanggaran," katanya.
