Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melakukan deklarasi netralitas dan penandatangan pakta integritas aparatur sipil negara menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Papua pada 6 Agustus 2025, sebagai bagian mewujudkan profesionalisme dalam bekerja.
"Menjalang PSU deklarasi netralitas penting dilakukan karena dengan ASN yang netral maka pelayanan publik tetap berjalan dengan adil," kata Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni usai memimpin apel gabungan bertempat di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Senin.
Menurut Agus, kegiatan deklarasi tersebut menunjukkan komitmen ASN se-Provinsi Papua dalam menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bekerja, khususnya menjelang pelaksanaan PSU.
"Dengan penandatanganan pakta integritas, saya mengingatkan agar para ASN menjaga netralitas dan integritas guna menjaga iklim kondusif serta menjalankan tugas sebagai abdi negara," ujarnya.
Dia menjelaskan sangat penting ASN se-Provinsi Papua menjaga netralitas, tetap memberikan pelayanan dan menjalankan tugas masing-masing, tidak berpihak kemanapun.
"Mari bersama sebarluaskan kebaikan, informasi yang baik tentang Papua sehingga Bumi Cenderawasih yang dibanggakan ini bisa lebih dikenal secara nasional maupun internasional sebagai daerah yang damai dan kondusif," katanya lagi.
Agus menambahkan bahwa sebagai ASN memiliki tanggung jawab besar guna menciptakan iklim kondusif menjelang pelaksanaan PSU.
Oleh karena itu, Agus meminta agar bersama-sama mengawal proses pilkada, baik sebelum, sedang maupun sesudah PSU dengan semangat kebersamaan, menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah demi tercapainya pilkada yang jujur, adil, damai, dan demokratis.
"Kami sangat berharap tidak ada PSU lagi dan setelah 6 Agustus segera terpilih gubernur dan wakil gubernur sehingga Papua memiliki gubernur definitif," ujarnya.
Deklarasi netralitas dan penandatanganan pakta integritas ASN diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertempat di Lapangan Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua.
