Setelah resmi dilantik oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Pejabat Sementara Gubernur Papua pada Senin (26/2) siang di Jakarta, Mayjen (Purn) Soedarmo langsung ke tempat tugasnya di Bumi Cenderawasih pada malamnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Selasa (27/1) pagi didampingi istrinya Ida Yuliati beserta rombongan, disambut tari-tarian adat oleh ratusan warga yang dikoordinir oleh tokoh muda Papua Marthinus Werimon dan Dewan Adat Papua (DAP).
Alumnus AKABRI 1983 itu, langsung didaulat untuk menginjakkan kakinya di tikar dan piring batu yang disediakan oleh `mama-mama Papua`, dikalungkan bunga dan ikat kepala dari bulu burung kasuari oleh Ketua DAP Mananwir Babe Yan Pieter Yarangga sebagai tanda selamat datang dan bertugas di provinsi paling timur Indonesia itu.
Prosesi adat injak kaki di piring batu, merupakan salah satu bentuk penghargaan masyarakat adat pesisir di Papua kepada para tamu atau pejabat negara.
Di ruang VIP Bandara Sentani, Soedarmo yang memilih melanjutkan karier di pemerintahan sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik di Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengapresiasi penjemputan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan pejabat di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua.
Ia berkomitmen akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi serta melibatkan pihak adat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya selama menjadi Pjs Gubernur Papua, terutama membantu suksesi pilkada jilid III 2018 di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten.
Pada momentum itu, ayah dari dua orang putra dan dua putri itu mengemukakan lima tugas yang diberikan oleh Mendagri kepadanya, selain menyukseskan pilkada yakni melaksanakan pemerintahan dengan bekerja sama dan melibatkan seluruh mitra yang ada, baik DPRP, MRP dan Forkompimda.
Bertanggungjawab atas seluruh Papua dalam hal menjaga kententeraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pengisian jabatan apabila memang harus segera diisi, serta menetapkan perda jika diperlukan, yang tentunya dengan persetujuan atau izin Mendagri.
"Itulah lima tugas pokok yang diberikan kepada saya sebagai Penjabat Sementara Gubernur Papua menggantikan sementara Pak Lukas Enembe yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara," katanya yang pernah menjalankan tugas sebagai prajurit TNI di Dilli, Timor Timur (Timor Leste) dan Irian Jaya bersama mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Ia juga meminta Apartur Sipil Negara (ASN) atau pun PNS di Papua untuk bersikap netral dan tidak memihak pada saat pelaksanaan pilkada.
Koordinasi
Soedarmo yang pernah menjadi Kepala BIN Daerah (Kabinda) di Kalimantan Timur itu langsung bertemu dengan berbagai pihak untuk berkoordinasi dan konsolidasi sekaligus bersilahturami dengan pemangku kepentingan di Papua, di antaranya dengan jajaran Majelis Rakyat Papua beberapa jam setelah tiba dari Jakarta.
Didampingi oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr Bahtiar M.Si dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Polpum Drs Laode Ahmad P Balombo M.Si, Soedarmo memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya sekaligus meminta dukungan moril dan doa restu kepada lembaga kultur masyakarat adat Papua itu.
Pada hari kedua, tepatnya Rabu (28/2) sebagai Pjs Gubernur Papua, Soedarmo yang bernah bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura pada 1995-1998, serta Staf Bidang Hukum dan Keamanan KBRI Malaysia, kemudian Atase Pertahanan (Athan) di KBRI Bangkok, Thailand pada 2003-2006 langsung menggelar pertemuan Forkompimda di Gedung Sasana Krida, perkantoran gubernur Papua di Jalan Soa Siu, Kota Jayapura.
Pada pertemuan tersebut, mantan Direktur Sumatera dan Kalimantan Deputi II BIN itu mengimbau kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di wilayah itu untuk mengedepankan koordinasi terpadu sehingga semua persoalan bisa diatasi bersama-sama secara terarah dan komprehensif, termasuk terkait pelaksanaan pilkada.
Namun sebelumnya, pada paginya Soedarmo menemui dan menghadiri doa bersama dengan para pejabat dan tamu undangan di Markas Kodam XVII/Cenderawasih yang terletak di Bukit Polimak III, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
Bertemu dengan tim koordinator dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membicarakan kegiatan deklarasi penyelamatan sumber daya alam (SDA) Provinsi Papua dan pada malamnya berkunjung ke sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
"Saya perlu membangun kebersamaan, solidaritas, silahturahmi dan koordinasi, karena tak hanya pilkada yang wajib diselesaikan, tetapi juga menyangkut kebijakan serta program lainnya yang langsung ke masyarakat," katanya.
Di sekretariat KPU Papua yang masih masuk dalam kompleks perkantoran gubernur, Soedarmo bersama dua direkturnya dari Ditjen Polpum Kemendagri didampingi Karo Humas dan Protokol Setda Papua, Israel Ilolu mendengarkan paparan persoalan terkait Pilkada 2018 oleh Ketua KPU Adam Arisoy dengan tiga rekan kerjanya Beatrix Wanane, Musa Y Sombuk dan Isak R Hikoyabi.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, mantan Plt Gubernur Aceh itu mendengarkan dengan seksama, satu persatu persoalan yang dikemukakan oleh para komisioner KPU, mulai dari keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam pesta demokrasi, ketidakhadiran para pejabat pemerintah ketika pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pilkada 2017, lalu persoalan dana hibah termin ketiga yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua.
"Soal kerawanan masa pilkada selalu ada, yang dimungkinkan daerahnya ada KKB itu nanti akan diperkuat dengan aparat keamanan, melibatkan TNI untuk membantu Polri dalam pengamanan. Terkait dana pilkada akan dikoordinasikan dengan bagian keuangan yang penting jangan sampai hambat pesta demokrasi," kata Soedarmo usai pertemuan dengan para komisiner KPU.
Selain berkoordinasi dan mengecek kesiapan penyelenggaraan pilkada di KPU Papua, pada hari kedua, Kamis (1/3), Soedarmo juga bertandang ke sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua guna mendengarkan langsung sejumlah persoalan yang ditangani oleh lembaga tersebut.
Anugrah Pata, anggota Bawaslu Papua yang menerima kedatangan mantan jenderal bintang dua itu memaparkan berbagai persoalan yang tengah dihadapinya dan yang telah dilaksanakan. Mulai dari penjelasan dana hibah sebesar Rp250 miliar yang digunakan untuk membentuk Panwas di 29 kabupaten/kota, menggelar rapat koordinasi dan rapat kerja bersama Gakkumdu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kemudian Bawaslu dan Panwas di 29 kabupaten/kota mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi SARA serta menerapkan pencegahan dan penindakan terkait netralitas ASN dengan mengundang Sekda Papua untuk mempertanyakan hal itu, juga termasuk sosialisasi kepada pemilih pemula dalam pilkada nanti.
"Memang dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu sebesar Rp250 miliar, jauh dari yang diajukan sebanyak Rp450 miliar. Pak Pjs Gubernur apresiasi pemaparan kami dan beliau sampaikan bahwa akan terus memberikan dorongan moril kepada kami, sehingga pelaksanaan pilkada bisa sukses tanpa ada persoalan, termasuk memperhatikan anggaran Bawaslu," kata Anugrah Pata.
Dukungan
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pjs Gubernur Papua Soedarmo untuk menyukseskan pilkada jilid III 2018 yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan di tujuh kabupaten itu ternyata mendapat dukungan dari masyarakat adat, bahkan sebelum kedatangannya juga.
Sejumlah tokoh adat yang tergabung dalam Dewan Adat Papua telah menyatakan sikap mendukung penuh Soedarmo dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara sebelum terpilihnya pemimpin definitif di provinsi paling timur Indonesia itu.
Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga didampingi Plt Ketua I DAP Weynand Watori, Ketua DAP I wilayah Mamta Zadrak Taime, Sekretaris Adat Mamta Irenius Pepuho, dan Kabid Kerohanian DAP Mamta Ondo Abihud Yakadewa mengatakan, tugas DAP sebenarnya diminta atau tidak, sudah dilakukan sejak masa reformasi.
"DAP sebagai lembaga kultur orang asli Papua melaksanakan tugas pengawalan terhadap pembangunan demokrasi di tanah Papua, sejak awal. Berkaitan dengan pemilu DAP bersikap netral dan akan membantu Pjs Gubernur Papua untuk menyelenggarakan hal ini," kata Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga. (*)
