Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima materi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
"Soal DPT, khususnya 17,5 juta yang dianggap tidak masuk akal dan bermasalah," ujar Komisioner KPU RI Viryan Aziz di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin.
Soal DPT, ia mengatakan pada saat penetapan rekapitulasi DPT nasional 15 Desember 2018, diketahui tidak ada satu pihak pun yang menolak. Rekapitulasi DPT nasional itu dimulai dari penetapan di 514 kabupaten/kota yang juga tidak ditolak.
Pokok gugatan lain terkait teknis penyelenggaraan pemilu dikatakan Viryan adalah Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) serta formulir C7 yang disebut dihilangkan di sejumlah daerah.
Untuk Situng, KPU akan mengecek dokumen alat bukti sebanyak 51 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke MK untuk menyiapkan jawaban yang lengkap.
KPU akan menjawab gugatan berdasarkan dalil yang disampaikan dan terus menyiapkan serta melakukan konsolidasi data dari KPU provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami sedang menyiapkan bahan-bahan untuk menjawab gugatan tersebut sebaik mungkin," kata dia.
KPU menerima sebanyak 326 gugatan untuk sengketa pemilu DPR RI, provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian, terdapat sembilan gugatan berasal dari peserta pemilu DPD, dan satu gugatan pemilu presiden.
KPU dibantu oleh sebanyak lima firma hukum ketika menghadapi gugatan, yakni firma ANP Law Firm, Master Hukum & Co, HICON Law & Policy Strategic, Abshar Kartabrata & Rekan serta Nurhadi Sigit & Rekan.
Berita Terkait
Bawaslu Papua lakukan penguatan kapasitas penyelesaian sengketa Pemilu 2024
Kamis, 23 November 2023 16:54
Bawaslu Mamberamo Raya siap mediasi sengketa DCS dari PKS-PBB dan Garuda
Kamis, 24 Agustus 2023 13:23
Akademisi Uncen Hiskia: Bawaslu diminta adil dalam tangani sengketa Pemilu
Senin, 21 Agustus 2023 20:23
Joe Biden yakin menang dalam Pemilu AS, Trump ajukan gugatan
Kamis, 5 November 2020 9:24
Bawaslu Sumbar loloskan permohonan sengketa pemilu tim Fakhrizal-Genius
Kamis, 6 Agustus 2020 4:25
Bawaslu RI awasi pelaksanaan putusan MK
Sabtu, 10 Agustus 2019 8:58
Sengketa pileg Papua tidak ada yang dikabulkan MK
Sabtu, 10 Agustus 2019 8:53
Sidang Pileg -- Gugatan tiga calon DPD dari Papua tak dikabulkan MK
Sabtu, 10 Agustus 2019 8:30