Jakarta (ANTARA) - Tokoh muda Papua Hendrik Yance Udam mengecam sikap sejumlah tokoh kelompok separatis Papua yang merasa senang atas penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto.
"Jangan lagi kalian mem-bully karena Pak Wiranto ini bagian dari representasi negara. Bagaimana seandainya peristiwa ini terjadi pada keluarga kalian, pasti kalian sedih," kata Hendrik dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.
Hendrik mengemukakan itu menanggapi publikasi yang bernada selebrasi atas insiden penusukan terhadap Wiranto di media sosial. Publikasi tersebut dibuat oleh tiga akun kelompok separatis, yaitu Lewis Prai Wellip, Global Campaign, dan Manuel Metemko, serta empat akun individu, yakni Johpa, Alex Silolonrattu, Donz Wilkinson, dan Dison.
Publikasi tersebut total sudah mendapatkan ribuan respons di media sosial, mulai dari likes, komentar, dan dibagikan.
Misal, dalam sebuah status di akun Facebook-nya, Lewis Prai Wellip dengan bahasa Inggris menuliskan "thankful (merasa bersyukur)" seraya membagikan tautan berita aljazeera.com berjudul "Indonesia's security minister Wiranto hurt after stabbing attack (Menteri Keamanan Indonesia Wiranto Terluka Setelah Ditusuk)".
Di akun Twitternya, Lewis Prai Wellip (@WellipPrai) menyebut dirinya sebagai diplomat dari Pemerintah Republik Papua Barat (The Government of the Republic of West Papua) dan pendiri (founder) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut Hendrik, selama ini kelompok separatis kerap menebar ujaran kebencian di media sosial. Gejolak Papua yang terjadi beberapa waktu lalu juga tidak terlepas dari ujaran kebencian di media sosial yang memanaskan situasi.
"Hoaks dan ujaran kebencian yang dilancarkan oleh kelompok separatis dan radikalisme itulah yang membuat Papua semakin panas," kata Hendrik yang juga ketua umum Gerakan Rakyat Cinta NKRI.
Untuk itu, Hendrik meminta aparat penegak hukum, terutama Cyber Crime Mabes Polri dan Polda Papua untuk memantau setiap akun media sosial yang menyebarkan hoaks dan ujaran yang mengandung kebencian dan sentimen SARA.
Hendrik juga minta Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Polri untuk memblokir akun-akun media sosial yang menyebar ujaran kebencian dan hal-hal negatif yang menjatuhkan kredibilitas negara.
"Media sosial ini ruang empuk bagi kelompok separatis dan radikal menebar berita hoaks dan kebencian. Kalau di dunia nyata saya kira sudah tenang dan bisa diredam," ujarnya.
