Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan secara daring aplikasi Relawan COVID-19 Nasional (RECON).
"Platform ini akan digunakan sebagai platform manajemen relawan COVID-19, terutama untuk koordinasi adik-adik relawan mahasiswa kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, maupun ners," ujar Dirjen Dikti Kemendikbud Prof Nizam, dalam peluncuran daring RECON yang diikuti dari Jakarta, Senin.
Platform tersebut, lanjut dia, dapat digunakan untuk pemeriksaan awal COVID-19 secara daring, konsultasi, dan pemantauan orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan juga masyarakat.
"Sehingga nanti bisa diarahkan ke rumah sakit yang tepat, atau melakukan isolasi diri atau karantina diri," ujar dia.
Nizam menjelaskan platform tersebut sangat penting untuk menghubungkan kerja relawan mahasiswa secara nasional dari masing-masing simpul relawan. Untuk penerapannya, aplikasi tersebut akan banyak dilakukan mahasiswa kedokteran maupun senat mahasiswa kedokteran.
"Meskipun ada juga relawan yang bukan berasal dari fakultas kedokteran, maka nanti akan digabung dalam platform RECON ini," ujar dia.
Nizam menambahkan dalam penanganan pandemi COVID-19 perlu semangat gotong royong yang tinggi. Degan semangat itu pula, mahasiswa dapat membangun pondasi negara yang kokoh.
Ia juga mengajak relawan mahasiswa untuk bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi dan mengesampingkan perbedaan.
"Ini luar biasa dan perlu terus dijaga, karena ini semua yang akan membawa kita menang melawan COVID-19," kata dia.
Sejumlah perguruan tinggi, lanjut Nizam, telah membuat purwarupa alat-alat kesehatan, seperti ventilator maupun alat pelindung diri. Nantinya alat-alat tersebut dapat digunakan untuk membantu relawan yang berada di garda terdepan.
"Semoga ini dapat menjadi titik balik kebangkitan teknologi nasional," ucap Nizam.
Kemendikbud telah merekrut dan melatih sebanyak 15.000 relawan mahasiswa. Para relawan itu ditugaskan di Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan organisasi-organisasi kemanusiaan yang membutuhkan.
Sebagian besar mereka didistribusikan ke Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) di 34 provinsi untuk program-program promotif dan preventif di setiap daerah.
